Jakarta (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memperoleh tantangan untuk mencapai cakupan kepesertaan 98 persen hingga 2024, ujar Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono.
"Cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan saat ini baru 82 persen dan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ditargetkan 98 persen pada 2024," katanya saat mengikuti agenda 'Kick Off' "BPJS Kesehatan Mendengar" yang diikuti secara online di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Jakarta Pusat, Senin.
Menurut Dante Kementerian Kesehatan sedang melakukan perkuatan terhadap sektor keberlangsungan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui empat kegiatan, di antaranya penyesuaian besaran iuran, redifinisi paket manfaat JKN berbasis kebutuhan dasar kesehatan dan kelas rawat inap standar.
Selain itu Kemenkes juga mendorong peningkatan kepatuhan pembayaran iuran khususnya di sektor informal hingga perbaikan tata kelola JKN.
Sedangkan pada sektor keadilan dan mutu layanan diperkuat melalui program peningkatan pelayanan kesehatan di sejumlah daerah yang membutuhkan fasilitas kesehatan.
"Kami juga meningkatkan upaya penguatan mutu layanan hingga manfaat promotif dan preventif pada pelayanan tingkat pertama, seperti Puskesmas," katanya.
Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Achmad Yurianto mengemukakan singkronisasi data BPJS Ketenagakerjaan dengan BPJS Kesehatan menjadi salah satu instrumen penting untuk mendongkrak kepesertaan hingga 98 persen pada 2024.
"Artinya bahwa kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bisa ditarik menjadi data BPJS Kesehatan, ini yang harus kita betul-betul perbaiki dengan baik," katanya.
Sinkronisasi data tersebut bisa dilakukan melalui kolaborasi BPJS Kesehatan bersama aparatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) di daerah.
"BPJS Ketenagakerjaan punya data tentang tenaga kerja, apakah kemudian dia juga sudah tercatat secara utuh dengan keluarganya di BPJS Kesehatan?. Nah, ini kalau enggak duduk bareng bisa miss lagi. Belum kelihatan gap-nya berapa, ini yang menjadi PR besar," ujarnya.
Karena BPJS Ketenagakerjaan, kata Yuri, hanya berbicara kepesertaan sebagai tenaga kerja. Tapi saat berbicara BPJS Kesehatan, perlu melibatkan kepesertaan hingga tataran keluarga.
Yuri menambahkan peningkatan kepesertaan tidak hanya bicara tentang jumlah, tapi juga mutu layanan.
"Sekarang banyak Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang bayarnya tepat waktu, tapi dia paling sulit mengakses layanan kesehatan. Rumahnya di bawah Gunung Salak, Puskesmasnya di mana?, dia disuruh berobat butuh biaya, kan repot. Artinya yang sebenarnya harus kita tekankan adalah kemampuan mengakses layanan," katanya.
"Lalu kalau bicara layanan kesehatan jangan hanya kuratif saja dong, preventif promotif juga itu layanan kesehatan. Kalau kemudian kita lihat paling banyak adalah penyakit kronis yang sebenarnya bisa kita cegah, artinya kan kegiatan-kegiatan promotif preventif menjadi penting," demikian Yuri.
Berita Terkait
Pemprov dan BSG digitalisasi pembayaran retribusi kesehatan di Sulut
Rabu, 3 April 2024 19:46 Wib
Ahli kesehatan: Penderita ginjal kronis hati-hati pilih olahraga
Rabu, 27 Maret 2024 17:06 Wib
Wabah DBD meningkat, giatkan edukasi kesehatan publik
Selasa, 26 Maret 2024 13:31 Wib
Pemprov Sulut bersama Kemenkes teken MoU tingkatkan layanan kesehatan
Jumat, 22 Maret 2024 4:17 Wib
BPJS Kesehatan Manado memastikan mutu layanan mudah, cepat dan setara
Rabu, 20 Maret 2024 23:41 Wib
Pola makan ideal untuk menjaga organ ginjal tetap sehat
Selasa, 19 Maret 2024 11:40 Wib
Ingin tahu masalah penyakit di tubuh, pantau urin anda
Selasa, 19 Maret 2024 6:32 Wib
Perdani-Kemenkes teliti kondisi kesehatan mata pelajar SD di Sulut
Senin, 18 Maret 2024 21:24 Wib