Minahasa Tenggara (ANTARA) -
"Dari data yang dirilis KPK, Pemkab Mitra menjadi daerah teratas dalam progres pencegahan korupsi di Provinsi Sulut," kata Inspektur Mitra David Lalandos di Ratahan, Kamis.
Ia mengungkapkan, capaian renaksi Pemkab Mitra mencapai angka 91 persen, pada 8 area intervensi yang menjadi penilaian Korsubga.
Kedelapan area intervensi yaitu perencanaan dan penganggaran, perizinan, pengadaan barang jasa, kapabilitas APIP, manajamen ASN, pengelolaan dana desa, optimalisasi pendapatan, manajemen aset daerah.
"Dari delapan area ini, lima diantaranya mendapatkan penilaian tertinggi. Sedangkan untuk tiganya masih di bawah standar. Ketiganya yaitu optimalisasi pendataan, perizinan, dan manajemen ASN," jelasnya.
Adapun untuk pelayanan terpadu satu pintu ini masalahnya ada di OSS dan 'host to host' atau terkait koneksi server yang harus terintegrasi antar instansi, di antaranya terhubung dengan server keuangan.
“Saat ini kita sementara persiapkan untuk mengatasi masalah itu dengan membuat aplikasi agar bisa terintegrasi,” katanya.
Sedangkan untuk optimalisasi pendapatan,
belum adanya sistem yang terintegrasi dari perijinan dengan instansi lain, seperti Badan Keuangan Daerah (BKD), dengan KPP Pratama dalam rangka optimalisasi pajak pusat, serta Badan Pertanahan Negera (BPN) khususnya pada pusat dan dan informasi (Pusdatin).
Sementara terkait manajemen ASN menurutny, terjadi masala penerapan e-kinerja saat ini baru akan optimalkan oleh pihak Pemkab.
“Ini juga sudah ada upaya penyelesaian langsung ke Kemendagri dan BKN, serta direncanakan Februari segera di launching, walaupun baru akan diuji coba di lima SKPD,” jelasnya.
Namun David menjamin, ketiga area yang belum optimal pada tahun 2020 dipastikan akan dimaksimalkan dalam penerapannya, khususnya pada instansi yang menjadi sasaran.
Lebih lanjut, capaian dari penilaian tersebut merupakan komitmen dari Pemkab Mitra yang memfokuskan pada pencegahan korupsi di setiap lini penyelenggaraan pemerintah, baik dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat desa.
"Peran aktif dari Bupati James Sumendap untuk yang menginstruksikan kepada seluruh jajaran agar tidak melakukan, atau terlibat dalam praktek korupsi. Dan ini berlaku di semua jajaran," tandasnya.***2***
"Dari data yang dirilis KPK, Pemkab Mitra menjadi daerah teratas dalam progres pencegahan korupsi di Provinsi Sulut," kata Inspektur Mitra David Lalandos di Ratahan, Kamis.
Ia mengungkapkan, capaian renaksi Pemkab Mitra mencapai angka 91 persen, pada 8 area intervensi yang menjadi penilaian Korsubga.
Kedelapan area intervensi yaitu perencanaan dan penganggaran, perizinan, pengadaan barang jasa, kapabilitas APIP, manajamen ASN, pengelolaan dana desa, optimalisasi pendapatan, manajemen aset daerah.
"Dari delapan area ini, lima diantaranya mendapatkan penilaian tertinggi. Sedangkan untuk tiganya masih di bawah standar. Ketiganya yaitu optimalisasi pendataan, perizinan, dan manajemen ASN," jelasnya.
Adapun untuk pelayanan terpadu satu pintu ini masalahnya ada di OSS dan 'host to host' atau terkait koneksi server yang harus terintegrasi antar instansi, di antaranya terhubung dengan server keuangan.
“Saat ini kita sementara persiapkan untuk mengatasi masalah itu dengan membuat aplikasi agar bisa terintegrasi,” katanya.
Sedangkan untuk optimalisasi pendapatan,
belum adanya sistem yang terintegrasi dari perijinan dengan instansi lain, seperti Badan Keuangan Daerah (BKD), dengan KPP Pratama dalam rangka optimalisasi pajak pusat, serta Badan Pertanahan Negera (BPN) khususnya pada pusat dan dan informasi (Pusdatin).
Sementara terkait manajemen ASN menurutny, terjadi masala penerapan e-kinerja saat ini baru akan optimalkan oleh pihak Pemkab.
“Ini juga sudah ada upaya penyelesaian langsung ke Kemendagri dan BKN, serta direncanakan Februari segera di launching, walaupun baru akan diuji coba di lima SKPD,” jelasnya.
Namun David menjamin, ketiga area yang belum optimal pada tahun 2020 dipastikan akan dimaksimalkan dalam penerapannya, khususnya pada instansi yang menjadi sasaran.
Lebih lanjut, capaian dari penilaian tersebut merupakan komitmen dari Pemkab Mitra yang memfokuskan pada pencegahan korupsi di setiap lini penyelenggaraan pemerintah, baik dari tingkat kabupaten sampai ke tingkat desa.
"Peran aktif dari Bupati James Sumendap untuk yang menginstruksikan kepada seluruh jajaran agar tidak melakukan, atau terlibat dalam praktek korupsi. Dan ini berlaku di semua jajaran," tandasnya.***2***