Manado, (ANTARA Sulut) - Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) mengevaluasi kontribusi inflasi terhadap perkonomian yang terjadi sepanjang tahun 2014 lalu, kata Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Djouhari Kansil, Kamis.

"Sepanjang tahun lalu perkembangan inflasi di Sulut yang di wakili oleh Kota Manado bergejolak," kata Wagub ada rapat koordinasi TPID di Manado.

Puncak inflasi tertinggi pada periode tersebut, kata dia, terjadi pada bulan Desember yang mencapai angka 3,83 persen (month to month) dan 9,67 persen (year to year).

Namun demikin Wagub menjelaskan secara rata-rata dalam setahun inflasi Sulut masih berada di bawah rata-rata laju inflasi nasional, katanya.

Dia mengatakan, secara umum inflasi yang terjadi terutama berasal dari sisi suplai dibanding permintaan, dan komponen utama pembentuk inflasi "berasal dari harga komoditi yang diatur oleh pemerintah dan harga pangan yang bergejolak.

Dalam dua tahun terakhir, lanjut dia, inflasi pada kelompok "administered prices" terutama disumbang oleh komoditas angkutan dalam kota, tarif listrik dan harga bahan bakar minyak, sedangkan untuk kelompok volatile foods, komoditas utama penyumbang inflasi yaitu dari bawang merah, rica dan tomat (barito) termasuk sayur mayur.

"Di samping itu inflasi Sulut juga tidak lepas dari pengaruh gangguan produksi karena bencana alam yang pada akhirnya berpengaruh pada kelompok volatile foods," katanya.

Pada sisi lain, Kepala Cabang Bank Indonesia Manado Luctor E Tapiheru mengatakan, tantangan pengendalian inflasi di Sulut antara lain disebabkan budaya makan pedas.

"Budaya makan dengan bumbu pedas bagi masyarakat Sulut sudah menjadi ciri khasnya. Apabila makan tanpa cabai dianggap tidak lengkap," katanya.

Sementara Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Sulut Sanny Parengkuan berharap, pengendalian inflasi di daerah perlu dijaga keberlangsungannya agar sasaran dan tujuan pertumbuhan perekonomian tetap terjaga.