TPID tingkatkan pengendalian inflasi selama hari keagamaan di Sulut

Selasa, 24 Februari 2026 21:31 WIB

Kepala BI Sulut Joko Supratikto saat membawakan sambutan dalam HLM TPID, dan empat tim strategis lainnya, di Manado, Senin (24/2/2026). ANTARA/Nancy L Tigauw

Manado (ANTARA) - Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulawesi Utara, Joko Supratikto, mengatakan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) terus meningkatkan pengendalian inflasi selama hari besar keagamaan nasional (HBKN) di provinsi itu.

"Pelaksanaan High Level Meeting (HLM) atau rapat koordinasi tingkat tinggi di daerah secara rutin dilakukan untuk memperkuat komitmen melalui arahan pimpinan daerah, serta sosialisasi pengendalian inflasi selama periode HBKN," kata Joko, di Manado, Selasa.

Kemudian penguatan kapasitas TPID dilakukan melalui studi banding untuk mengoptimalisasi program berjalan dan mempelajari best practice atau praktik terbaik dari wilayah lain.

Joko menjelaskan pada tahun 2025, Sulut mencatatkan tingkat inflasi terendah secara nasional, yaitu sebesar 1,23 perseb (yoy).

Capaian inflasi yang rendah tersebut terutama didukung oleh panen raya, serta pasokan yang melimpah dari daerah pemasok sepanjang tahun, sehingga mampu menjaga stabilitas harga komoditas pangan utama.

Secara tahunan, emas perhiasan menjadi pendorong utama inflasi seiring kenaikan harga emas global karena gejolak geopolitik.

Di sisi lain, daging babi menahan inflasi seiring pemulihan stok pasca wabah virus demam babi Afrika (African Swine Fever/ASF), yang sebelumnya menyebabkan kelangkaan pasokan.

Kenaikan inflasi tahunan (yoy) pada Januari 2026 terutama dipengaruhi oleh faktor harga telah ditentukan pemerintah (administered prices), khususnya penyesuaian tarif listrik di tahun sebelumnya, serta inflasi inti yang didorong oleh peningkatan harga emas perhiasan.

Sementara itu, inflasi bulanan lebih didominasi oleh kelompok volatile food, terutama komoditas tomat dan perikanan tangkap, seiring tingginya curah hujan yang berdampak pada penurunan produksi pertanian dan terbatasnya aktivitas penangkapan ikan nelayan.

Meskipun masih berada dalam rentang sasaran, volatilitas naik turun harga komoditas di Sulut relatif lebih tinggi dibandingkan nasional, sehingga perlu menjadi perhatian bersama guna menjaga stabilitas harga sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkualitas mengingat penurunan harga yang terlalu dalam mempengaruhi kesejahteraan petani sedangkan kenaikan harga yang terlalu tinggi berimplikasi ke daya beli masyarakat.

Secara umum, katanya, pengendalian inflasi sepanjang tahun 2025 dilakukan melalui kerangka 4K.

Keterjangkauan harga dicapai melalui program Kios TPID Maju yang berlokasi di Pasar Bersehati Manado sebagai pasar utama untuk seluruh kabupaten/kota sehingga berperan sebagai penentu harga acuan.

Selain itu, dilaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Operasi Pasar oleh TPID Provinsi maupun Kabupaten/Kota se-Sulut, serta Fasilitas Distribusi Pangan (FDP) untuk komoditas beras dan minyak, khususnya bagi wilayah kepulauan.

Ketersediaan Pasokan dilakukan melalui penguatan hulu-hilir, mencakup peningkatan kapasitas petani melalui program Petani Unggulan (PATUA), dukungan saprodi dan alsintan serta pengembangan hilirisasi dan kemitraan pemasaran.

Program ini juga didukung penguatan kelembagaan kelompok tani yang ditandai dengan suplai perdana cabai dan tomat ke offtaker. Pelatihan dan dukungan sarpras terbukti efektif meningkatkan kesejahteraan petani, dengan peningkatan rata-rata omzet PATUA hingga 37 persen dan peningkatan rata-rata produksi hingga 38,4 persen di 2025.

Kelancaran distribusi pangan diperkuat melalui sidak pasar secara berkelanjutan serta penguatan KAD baik antar Pemerintah (G2G) maupun antar Pelaku Usaha (B2B).

Sebagai tindak lanjut, KAD antar Pemerintah (G2G) sebaiknya segera dilanjutkan dengan KAD antar pelaku usaha (B2B) agar mekanisme KAD dapat berjalan berkelanjutan dan tidak hanya sebatas kesepakatan.