Pemprov Sulut perkuat peran keluarga tekan stunting

Rabu, 15 April 2026 21:02 WIB

Wakil Gubernur Sulut memberikan sambutan pada Rapat Koordinasi Daerah Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Tahun 2026. ANTARA/Karel A Polakitan

Manado (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memperkuat peran pembangunan keluarga sebagai strategi utama menekan angka stunting di daerah tersebut.

"Angka prevalensi stunting saat ini sebesar 20,6 persen, nah peran keluarga sangat penting untuk menekan angka stunting tersebut," kata Wakil Gubernur Sulut, Victor J Mailangkay pada Rapat Koordinasi Daerah Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Tahun 2026 di Manado, Rabu.

Selain angka stunting, 'total fertility rate' (TFR) berada pada 2,04, serta angka kelahiran usia remaja (15–19 tahun) sebesar 33,2 per 1.000 perempuan, juga tidak bisa dipisahkan dengan peran keluarga.

Angka-angka tersebut menegaskan bahwa persoalan kependudukan tidak semata soal jumlah, melainkan kualitas generasi yang akan menentukan arah pembangunan ke depan.

"Pembangunan keluarga menjadi pondasi utama dalam membentuk sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Dari keluarga yang kuat, lahir generasi masa depan yang menentukan arah pembangunan daerah,” kata Mailangkay.

Rakorda tersebut juga diikuti perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN pusat melalui Inspektur Utama secara daring.

Ia menegaskan, Program Bangga Kencana kini bergeser dari pendekatan pengendalian penduduk menjadi instrumen strategis pembangunan kualitas manusia yang menjangkau seluruh siklus kehidupan, mulai dari remaja hingga lansia.

Dalam konteks kebijakan, Pemprov Sulut telah mengintegrasikan 30 indikator Peta Jalan Pembangunan Kependudukan ke dalam dokumen perencanaan daerah sejak 2025.

Langkah ini memperkuat pendekatan berbasis data dalam perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Namun, tantangan masih membayangi. Selain angka stunting yang masih berada pada level 20,8 persen, fenomena kelahiran usia remaja serta kesenjangan akses layanan keluarga berencana di wilayah kepulauan dan daerah terpencil menjadi persoalan yang perlu ditangani secara sistematis.

“Kita tidak boleh lengah. Persoalan kependudukan hari ini akan menentukan kualitas pembangunan di masa depan,” ujar Mailangkay.