BKKBN Sulut: Bangga Kencana wujudkan keluarga berkualitas

Selasa, 12 Mei 2026 23:22 WIB

Pelatihan Peningkatan Kepatuhan Pelayanan Publik dalam Pengendalian Kualitas Pelayanan serta Rakor Perkadis di Kota Kotamobagu. ANTARA/HO-BKKBN Sulut

Manado (ANTARA) - Kepala Perwakilan BKKBN Sulut, Jeanny Yola Winokan menyebutkan 'Bangga Kencana' adalah program strategis nasional untuk mewujudkan keluarga berkualitas.

"Mewujudkan keluarga berkualitas tersebut dilakukan melalui pembangunan kependudukan yang seimbang dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujar Kaper Jeanny pada 'Pelatihan Peningkatan Kepatuhan Pelayanan Publik dalam Pengendalian Kualitas Pelayanan serta Rakor Perkadis di Kota Kotamobagu, Selasa.

Menurut Kaper Jeanny, kualitas pelayanan publik menjadi kunci keberhasilan program.

“Pelayanan yang profesional, responsif, transparan, dan akuntabel merupakan komitmen bersama dalam membangun kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

Dia juga menilai Rakor Perkadis menjadi sarana penting memperkuat sinergi dan koordinasi antarpengelola program di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Kegiatan tersebut dibuka Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Kotamobagu, Sahaya Subagio Mokoginta.

Dia menekankan pentingnya peningkatan kapasitas aparatur guna menghadirkan pelayanan publik yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Pada kesempatan tersebut turut dilaksanakan pengukuhan Pengurus Perkumpulan Kepala Dinas (Perkadis) OPD KB Provinsi Sulawesi Utara periode 2026–2029.

Ketua Perkadis yang dikukuhkan yakni Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bolaang Mongondow, Julin Ester Papuling.

"Perkadis menjadi wadah komunikasi yang intens agar hambatan dan keberhasilan di kabupaten/kota dapat saling dibagikan, sekaligus menyinergikan Program Bangga Kencana dan percepatan pencegahan serta penurunan stunting," ujarnya.

Perkadis, kata dia, nantinya akan melakukan pertemuan setiap triwulan serta memperkuat kemitraan OPD KB dengan lintas sektor di daerah.

Kegiatan ini juga menghadirkan Kepala Dinas Dukcapil dan KB Provinsi Sulawesi Utara, Christodharma Sondakh, yang membawakan materi sinkronisasi strategi perencanaan pengendalian penduduk dan KB Tahun 2026.

Pada hari kedua, penguatan kepatuhan pelayanan publik disampaikan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Utara, Meilany Fransisca Limpar, diikuti para Kepala Dinas OPD KB dari 15 kabupaten/kota, penyuluh KB Kota Kotamobagu, serta pegawai Perwakilan Kemendukbangga/BKKBN Sulawesi Utara secara luring dan daring.