"Kami melakukan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP), sebagai sarana untuk memperoleh tanggapan dan masukan dari elemen masyarakat seperti akademisi, pemangku kepentingan, dan LSM, mengenai pelayanan di DJPb," kata Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sulut Hari Utomo, di Manado, Jumat.
Ia menjelaskan FKP menjadi upaya peningkatan kualitas layanan melalui pelibatan aktif publik baik dalam penyusunan maupun dalam penyempurnaan standar pelayanan Kementerian Keuangan.
“Kami ingin menjangkau lebih banyak pemangku kepentingan, karena selama ini feedback hanya sebatas dari satuan kerja,” katanya.
Dijelaskan Hari, FKP merupakan kegiatan dialog, diskusi, serta pertukaran opini secara partisipatif antara publik dengan penyelenggara layanan publik guna penyempurnaan standar pelayanan di lingkungan Kementerian Keuangan.
“Diharapkan dari sisi layanan bisa kami tingkatkan kemudian dari sisi tata kelola dapat kami tertibkan,” ungkapnya.
