Bitung, (Antaranews Sulut)- Bertempat di Ruang Lantai IV Sekretaris Daerah Kota Bitung Dr Audy Pangemanan membuka acara kunjungan acara DPRD Kota Semarang Dalam rangka optimalisasi peran perusahaan untuk ikut penanganan kemiskinan masyarakat perkotaan. .
Pangemanan mengatakan, salah satu penggenjot perekonomian Kota Bitung yakni kontribusi dari sektor sektor perikanan, karena di Kota Bitung terdapat 54 perusahaan unit pengolahan ikan baik skala kecil maupun besar dari 14 perusahaan pengalengan ikan skala besar yang ada di Indonesia 7 diantaranya ad di Kota Bitung atau 50 persen dari total yang ada sampai tahun 2014.
Menurut Pangemanan, industri pengolahan ikan tersebut menyerap 12.848 tenaga kerja atau buruh pabrik juga menggerakan industri penangkapan ikan untuk suplai bahan baku dangan total buruh nelayan atau ABK sebanyaj 20.400 orang.
Namun sejak pemberlakuan moratorium izin penangkapan dan larangan transshipment tenaga kerja sektor tangkap, pendapatan kota Bitung berkurang 40% dan pengurangan tenaga kerja juga terjadi pada industri pengolahan sejak Tahun 2015 sampai tahun 2016 .
Pengemanan mengatakan bahwa dari peran perusahaan sebagai pelaku ekonomi perusahaan memiliki fungsi produksi,komsumsi,distribusi sebagai produsen, perusahaan memastikan bahwa barang/jasa yang di produksi di butuhkan oleh masyarakat luas.
Sebagai komsumen, komsumsi perusahaan terkait denn pengadaan bahan dan alat yang akan di gunakan dalam proses produksi termasuk pembelanjaan biaya tenaga kerja melalui pembayaran gaji karyawan sebagai produsen, perusahaan mengadakan aktifitas perdagangan pada setiap fungsi tersebut perusahaan menjalankan peran sebagai agen pembangunan yaitu membuka lapangan pekerjaan membangun infrastruktur dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemanfaatan daerah agar semakin berdaya saing dan mendorong perputran ekonomi daerah.
"Perputaran ekonomi tersebut menempatkan perusahaan pada posisi dan peran dalam penanganan kemiskinan dengan demikian semakin banyak aktifitas perusahaan dalam menyerap SDA atau komoditas dan SDM suatu Daerah serta pembangunan infrastruktur maka semakin rendah.
Juga, katanya, tingkat kemiskinan bertambah, . untuk itulah pemerintah Daerah harus terus mendorong pertumbuhan dan percepatan kegiatan berusaha di Daerah melalui inofasi pelayanan investasi yang ramah, murah, cepat, transparant dan efisien.
Pangemanan berharap bahwa dalam program pemerintah pada hakekatnya bertujuan untuk mensejatrakan masyarakat karena masyarakat adalah subyek sekaligus menjadi obyek pembangunan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, baik ekonomi maupun sosial.
Hadir Asisten II Asisten III Ketua Tim Joko Santoso SE MM yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Sorong bersama 20 orang dalam Rombongan, serta Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan Sekretaris BAPPEDA.