Manado (ANTARA) - Ketua Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI Stefanus BAN Liow mengatakan alat kelengkapan institusi tersebut mendukung pemberian insentif kepada pemerintah daerah yang menciptakan dampak positif terhadap pengelolaan sampah.
"BULD DPD-RI juga mendukung peningkatan fiskal daerah -revenue- pengolahan sampah, antara lain pembentukan BLUD -Badan Layanan Umum Daerah- pengelolaan sampah," kata Stefanus dalam rilisnya yang diterima di Manado, Selasa.
Stefanus, senator asal Sulawesi Utara itu memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) BULD DPD-RI bersama dua Wakil Ketua, Abdul Hamid (senator asal Riau), dan Agita Nurfianti (senator asal Jawa Barat).
Beberapa pejabat dan akademisi yang hadir dalam DRPU tersebut yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Malang Ahmad Zulfikar Nurrahman dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang Tomie Herawanto yang mewakili Bupati Malang Muhammad Sanusi.
Narasumber lainnya, dosen teknik sipil dan lingkungan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Ali Awaludin, dan dosen teknik lingkungan Universitas Indonesia Gabriel Andari Kristanto.
Ahmad Zulfikar menjelaskan, di wilayah Malang Raya, posisi Kabupaten Malang sebagai wilayah perlintasan di antara Kota Malang dan Kota Batu serta Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo mempunyai masalah sampah karena mobilisasi masyarakatnya.
Pemerintah Kabupaten Malang membutuhkan sinergi di antara pemerintah daerah agar pengelolaan sampah (waste management) disusun sistematis dan terstruktur.
Kemudian di sisi lain, Tomie Herawanto mengakui, penyelesaian masalah sampah belum menjadi prioritas pembangunan di banyak pemerintah daerah, termasuk Pemerintah Kabupaten Malang.
Padahal, pertambahan jumlah penduduk dan peningkatan konsumsi masyarakat menimbulkan perubahan volume dan jenis sampah yang beragam, sementara metode dan teknik pengelolaan sampah belum berwawasan lingkungan.
Dia melanjutkan, jika pengelolaan sampah sebagai prioritas pembangunan nasional, APBD kabupaten/kota tidak sanggup menanggung biayanya, apalagi meminimalkan sampah hingga nol.
Dia berharap, pemerintah pusat memberikan stimulus seperti dana insentif fiskal kepada pemerintah daerah sebagai bentuk penghargaan atas kinerja pengelolaan sampah.
Ali Awaludin menjelaskan, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bisa mengelola 250 ribu ton sampah per hari, sedangkan sampah mencapai 500 ribu ton per hari.
“Darurat sampah di DIY. Semua orang harus terlibat. Semua orang menjadi hero. Masalah sampah masalah bersama,” ujarnya.
