Manado (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey mengatakan, pemerintah daerah akan memperkuat program perkotaan untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.
"Kami perlu mengurus kemiskinan dan pengangguran yang ada di perkotaan melalui program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (OD-SK) Perkotaan," kata Gubernur Olly saat menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020 dan KUA-PPAS Perubahan APBD Provinsi Sulut di Manado, Senin.
Gubernur Olly mengatakan, intervensi pembangunan dalam menurunkan kemiskinan dan pengangguran di tingkat perdesaan melalui program OD-SK cukup berhasil.
Berdasarkan data BPS, kata dia, jika dilihat dari daerah tempat tinggal, pada periode September 2018-Maret 2019 jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah 3,4 ribu orang, sedangkan di daerah perdesaan berkurang 0,70 ribu orang.
Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 4,82 persen menjadi 5,01 persen, sementara di perdesaan turun dari 10,57 persen menjadi 10,56 persen.
"Biasanya kecederungan menunjukkan bahwa kenaikan angka kemiskinan di perdesaan lebih tinggi daripada perkotaan, tetapi fakta kali ini berbeda. Justru angka kemiskinan di perkotaan naik signifikan, dan kemiskinan di perdesaan menurun," katanya.
Lanjut Olly, data BPS terkait dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga mencatat hal yang sama. Jumlah pengangguran di Sulut pada Agustus 2018 sebesar 6,86 persen, turun 0,32 poin dalam setahun terakhir.
Pengangguran di perkotaan tercatat lebih tinggi dibanding di perdesaan, dibandingkan dengan bulan Agustus tahun sebelumnya pada Agustus 2018 pengangguran di perkotaan meningkat, sebaliknya di perdesaan mengalami penurunan yang signifikan.
Hal ini, kata Gubernur, kemungkinan didorong oleh adanya pembangunan sarana dan prasarana di perdesaan, kinerja sektor pertanian tanaman pangan serta kemudahan untuk berusaha mikro kecil dan menengah.
Salah satu upaya yang dilakukan Pemprov Sulut untuk menurunkan angka kemiskinan adalah mempertajam program OD-SK, mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, akses pendidikan dan kesehatan, memperbanyak alokasi pembangunan rumah tidak layak huni dan alokasi bansos yang tepat sasaran serta menjaga stabilitas harga dalam hal ini inflasi.
"Bulan Juli Tahun 2018, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ditetapkan sebagai salah satu provinsi terbaik di Indonesia dalam hal pengendalian inflasi daerah. Perbaikan indikator kesejahteraan rakyat itu terus diupayakan di tengah dinamika-dinamika yang terjadi," kata Olly.
"Kami perlu mengurus kemiskinan dan pengangguran yang ada di perkotaan melalui program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan (OD-SK) Perkotaan," kata Gubernur Olly saat menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2020 dan KUA-PPAS Perubahan APBD Provinsi Sulut di Manado, Senin.
Gubernur Olly mengatakan, intervensi pembangunan dalam menurunkan kemiskinan dan pengangguran di tingkat perdesaan melalui program OD-SK cukup berhasil.
Berdasarkan data BPS, kata dia, jika dilihat dari daerah tempat tinggal, pada periode September 2018-Maret 2019 jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan bertambah 3,4 ribu orang, sedangkan di daerah perdesaan berkurang 0,70 ribu orang.
Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 4,82 persen menjadi 5,01 persen, sementara di perdesaan turun dari 10,57 persen menjadi 10,56 persen.
"Biasanya kecederungan menunjukkan bahwa kenaikan angka kemiskinan di perdesaan lebih tinggi daripada perkotaan, tetapi fakta kali ini berbeda. Justru angka kemiskinan di perkotaan naik signifikan, dan kemiskinan di perdesaan menurun," katanya.
Lanjut Olly, data BPS terkait dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga mencatat hal yang sama. Jumlah pengangguran di Sulut pada Agustus 2018 sebesar 6,86 persen, turun 0,32 poin dalam setahun terakhir.
Pengangguran di perkotaan tercatat lebih tinggi dibanding di perdesaan, dibandingkan dengan bulan Agustus tahun sebelumnya pada Agustus 2018 pengangguran di perkotaan meningkat, sebaliknya di perdesaan mengalami penurunan yang signifikan.
Hal ini, kata Gubernur, kemungkinan didorong oleh adanya pembangunan sarana dan prasarana di perdesaan, kinerja sektor pertanian tanaman pangan serta kemudahan untuk berusaha mikro kecil dan menengah.
Salah satu upaya yang dilakukan Pemprov Sulut untuk menurunkan angka kemiskinan adalah mempertajam program OD-SK, mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, akses pendidikan dan kesehatan, memperbanyak alokasi pembangunan rumah tidak layak huni dan alokasi bansos yang tepat sasaran serta menjaga stabilitas harga dalam hal ini inflasi.
"Bulan Juli Tahun 2018, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara ditetapkan sebagai salah satu provinsi terbaik di Indonesia dalam hal pengendalian inflasi daerah. Perbaikan indikator kesejahteraan rakyat itu terus diupayakan di tengah dinamika-dinamika yang terjadi," kata Olly.