Minahasa Utara, (Antara Sulut) - Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara (minut), Herman Papia mengatakan, pembangunan pelabuhan Munte di Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara, dinilai mubazir dan hamburkan uang rakyat serta dapat menghambat roda ekonomi daerah tersebut.
"Sudah sekian tahun pembangunan pelabuhan Munte dibiarkan tanpa diperhatikan lagi baik oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten," kata anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) Munte tersebut.
Dia sangat menyayangkan pembangunan pelabuhan yang dinilai diabaikan oleh kedua Pemerintah tersebut.
"Kalau dibiarkan terus jadi mubazir, bahkan telah menghambat kesejahteraan rakyat yang berada di daerah itu," ujar Papia.
Papia mengatakan, saat ini masyarakat Likupang Barat bahkan warga Minut pada umumnya, sangat mengharapkan proses pemberlakuan maupun pengoperasian pelabuhan Munte.
"Yang pasti kalau pengoperasian pelabuhan itu sudah berjalan, otomatis dapat menigkatkan ekonomi warga Kecamatan Likupang Barat," kata Papia menjelaskan.
Sayangkan anggaran yang sudah diberikan pemerintah pusat, ujar dia, diabaikan pemerintah daerah, baik provinsi maupun Pemerintah Minahasa Utara.
"Bukan sedikit bantuan biaya yang sudah dikeluarkan pemerintah pusat untuk infrastruktur pelabuhannya, bahkan mencapai miliaran rupiah, kalau dibiarkan sampai bertahun-tahun lagi, bukan tidak mungkin akan rusak dan memerlukan anggaran lagi demi memenuhi pembangunannya untuk proses perbaikan," katanya.
Dia mengharapkan ketika hal itu telah berjalan, akan memberikan peluang bagi pengusaha atau investor untuk menanamkan sahamnya di daerah tersebut.
Dapat diambil contoh, kata Papia, seperti halnya Kota Bitung maupun Kota Manado, peningkatan ekonomi daerah tersebut meningkat pesat ketika pengelolaannya dilaksanakan sebaik mungkin.
"Hal itupun dapat dilihat dengan perkembangan Kota Bitung, dimana kehadiran pelabuhan telah menjamin kesejahteraan masyarakat," kata Papia mencotohkan.
Dari situlah, kata Papia, pemanfaatan pelabuhan di Munte, memberikan jaminan untuk pembangunan Minahasa Utara kedepan.
Sementara Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Minut, Yohanes Rumambi mengatakan untuk segala proses sampai pembangunan pelabuhan Munte, sepenuhnya ditangani oleh pemerintah provinsi.
"Kami dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Minut, hanya diberikan laporan tentang pelaksanaan pelabuhan Munte," ujar Rumambi.
Bahkan kata Rumambi, tersendatnya pembangunan pelabuhan penumpang, dikarenakan masyarakat Sangihe masih belum mau menerima kalau harus berlabu di Likupang, mengingat jarak tempuh ke daerah asalnya sangat jauh.
"Jadi masih ada komplain masyarakat kepulauan Sangihe jika Likupang dijadikan kapal berlabuh atau pelabuhan penumpang," kata Rumambi.
Namun demikian, Rumambi menyayangkan jika pelabuhan ini masih belum dapat diperbaiki.
"Padahal dapat menghasilkan ekonomi baik jika Minut sudah ada pelabuhan," katanya.
Bahkan pihaknya, kata Rumambi, akan mempersiapkan proposal pengajuan anggaran pemeliharaan untuk dapat masuk dalam anggaran pendapatan belanja negara.
(guntur@antarasulutcom)
"Sudah sekian tahun pembangunan pelabuhan Munte dibiarkan tanpa diperhatikan lagi baik oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten," kata anggota DPRD dari Daerah Pemilihan (Dapil) Munte tersebut.
Dia sangat menyayangkan pembangunan pelabuhan yang dinilai diabaikan oleh kedua Pemerintah tersebut.
"Kalau dibiarkan terus jadi mubazir, bahkan telah menghambat kesejahteraan rakyat yang berada di daerah itu," ujar Papia.
Papia mengatakan, saat ini masyarakat Likupang Barat bahkan warga Minut pada umumnya, sangat mengharapkan proses pemberlakuan maupun pengoperasian pelabuhan Munte.
"Yang pasti kalau pengoperasian pelabuhan itu sudah berjalan, otomatis dapat menigkatkan ekonomi warga Kecamatan Likupang Barat," kata Papia menjelaskan.
Sayangkan anggaran yang sudah diberikan pemerintah pusat, ujar dia, diabaikan pemerintah daerah, baik provinsi maupun Pemerintah Minahasa Utara.
"Bukan sedikit bantuan biaya yang sudah dikeluarkan pemerintah pusat untuk infrastruktur pelabuhannya, bahkan mencapai miliaran rupiah, kalau dibiarkan sampai bertahun-tahun lagi, bukan tidak mungkin akan rusak dan memerlukan anggaran lagi demi memenuhi pembangunannya untuk proses perbaikan," katanya.
Dia mengharapkan ketika hal itu telah berjalan, akan memberikan peluang bagi pengusaha atau investor untuk menanamkan sahamnya di daerah tersebut.
Dapat diambil contoh, kata Papia, seperti halnya Kota Bitung maupun Kota Manado, peningkatan ekonomi daerah tersebut meningkat pesat ketika pengelolaannya dilaksanakan sebaik mungkin.
"Hal itupun dapat dilihat dengan perkembangan Kota Bitung, dimana kehadiran pelabuhan telah menjamin kesejahteraan masyarakat," kata Papia mencotohkan.
Dari situlah, kata Papia, pemanfaatan pelabuhan di Munte, memberikan jaminan untuk pembangunan Minahasa Utara kedepan.
Sementara Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Minut, Yohanes Rumambi mengatakan untuk segala proses sampai pembangunan pelabuhan Munte, sepenuhnya ditangani oleh pemerintah provinsi.
"Kami dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Minut, hanya diberikan laporan tentang pelaksanaan pelabuhan Munte," ujar Rumambi.
Bahkan kata Rumambi, tersendatnya pembangunan pelabuhan penumpang, dikarenakan masyarakat Sangihe masih belum mau menerima kalau harus berlabu di Likupang, mengingat jarak tempuh ke daerah asalnya sangat jauh.
"Jadi masih ada komplain masyarakat kepulauan Sangihe jika Likupang dijadikan kapal berlabuh atau pelabuhan penumpang," kata Rumambi.
Namun demikian, Rumambi menyayangkan jika pelabuhan ini masih belum dapat diperbaiki.
"Padahal dapat menghasilkan ekonomi baik jika Minut sudah ada pelabuhan," katanya.
Bahkan pihaknya, kata Rumambi, akan mempersiapkan proposal pengajuan anggaran pemeliharaan untuk dapat masuk dalam anggaran pendapatan belanja negara.
(guntur@antarasulutcom)