Bitung-Minut lakukan penandatanganan KAD tingkatkan kesejahteraan

Rabu, 10 September 2025 18:28 WIB

Pemkot Bitung dan Pemkab Minut melakukan penandatangan KAD dalam HLM TPID Kota Bitung, Rabu (10/9/2025). ANTARA/Nancy L Tigauw

Manado (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara (Minut) melakukan penandatanganan kerjasama antar daerah (KAD) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.

"Penandatanganan kerja sama antar daerah ini sangat membantu, karena apa yang tidak ada di Bitung, bisa kita pasok dari Minut," kata Wakil Wali Kota Bitung Randito Maringka, dalam kegiatan High Level Meeting (HLM) TPID Kota Bitung, Rabu.

Dia mengatakan begitu pula dengan produksi pangan yang tidak ada di Minut bisa diambil di Bitung.

"Saya harap kerja sama ini akan berlanjut dengan kabupaten yang lain di Sulut," katanya.

Kepala BI Perwakilan Sulut Joko Supratikto mengatakan tujuan penandatanganan kerja sama antar daerah untuk mempercepat pencapaian target pembangunan, pengendalian inflasi, memenuhi kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan kesejahteraan daerah dengan memanfaatkan potensi daerah secara bersinergi.

KAD juga, katanya, dapat menjadi sarana untuk menjaga stabilitas pasokan pangan, mempermudah distribusi barang, dan memitigasi hambatan yang ada.

Ia menjelaskan KAD sering dilakukan untuk mengendalikan inflasi, misalnya melalui kerja sama di sektor pangan dan pertanian, di mana daerah penghasil berkolaborasi dengan daerah konsumen untuk menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok.

Kerja sama ini, katanya, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, seperti pasokan pangan berkualitas dengan harga yang terjangkau.

Joko menjelaskan KAD dapat mempercepat pencapaian target pembangunan, terutama dalam mengatasi tantangan bersama seperti penyediaan infrastruktur dan fasilitas publik.

"Kerjasama ini membuka peluang untuk meningkatkan potensi ekonomi lokal dan menciptakan stabilitas harga yang lebih baik di pasar," jelasnya.

Dengan KAD membantu mempercepat distribusi dan kelancaran pasokan pangan serta barang penting lainnya, serta mengatasi hambatan dalam perencanaan dan pengendalian inflasi.