Pemkab Minahasa Utara Satukan Sikap Ormas

Minahasa Utara, 24/11 (Antara Sulut) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Utara yang digagas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) satukan sikap sejumlah Organisasi Masyarakat dan LSM setempat lewat delapan pernyataan menangkal isu SARA yang berkembang. Kaban Kesbangpol Minahasa Utara Arnold Fredrik di Airmadidi, Kamis mengatakan, aksi Ormas dan LSM dalam pernyataan sikap tersebut murni sebuah keinginan bersama untuk membentuk sebuah daerah aman dan tentram. "Ini sudah komitmen bersama agar Minahasa Utara bebas dari unsur-unsur yang memecahbelahkan NKRI," ujar Fredrik dalam agenda tatap muka para Ormas dan LSM.Tatap muka sebagai ajang silahturahmi para Ormas dan LSM dibuka Bupati Minahasa Utara Vonnie A Panambunan yang dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) setempat. Bupati Minahasa Utara kesempatan tersebut berpesan agar Ormas dan LSM tetap solid dalam membangun hal-hal positif, bahkan saling merangkul untuk kemajuan daerah sehingga tidak mudah terhasut dengan kepentingan lain khususnya masalah yang beredar. "Apa yang terjadi kita serahkan kepada aparat hukum, khususnya masalah dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok," katanya. Sikap inilah yang harus kita antisipasi sehingga memberikan kenyamanan bagi masyarakat khususnya Minahasa Utara. Lewat pertemuan tersebut ada 8 sikap yang ditandatangani bersama para pimpinan Ormas dan LSM Minahasa Utara, antara lain Ikut dan turut serta mengamankan empat konsensusdasar kebangsaan yaitu, Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI, Menolak dengan tegas segala bentuk radikalisme, anarkisme, terorisme, kriminalisme dan ajaran sesat. Serta senantiasa mewaspadai dan mengantisipasiisu-isu SARA yng dapat memecah belah NKRI. Selanjutnya Menjaga semangat kerukunan, kebersamaan dan turut menjaga keamanan, ketertiban serta kedamaian daerah Kabupaten Minahasa Utara, Mendukung langkah-langkah pemerintah, TNI dan Polri dalam mengantisipasisemuagerakan yang mengganggu keamanan dan ketertiban. Menjunjung supremasi hukum dan penegakan hukum yang humanis, Mendukung pemerintahan yang sah dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kala, Mendukung program pemerintah provinsi Sulawesi Utara dibawah kepemimpinan Gubernur Olly Dondokambey SE dan Wakil Gubernur Drs Steven Kandouw, serta mendukung pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati dibawah pimpinan Vonnie A Panambunan - Joppi Lengkong.