Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan ringkasan kebijakan atau policy brief merupakan peta jalan yang harus ditindaklanjuti dengan aksi nyata.
Dalam Seminar Policy Brief dan Pameran Proyek Perubahan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXV Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Jakarta, Senin (8/12), dia menyebutkan ringkasan kebijakan bukan hanya dokumen akademik semata sehingga menekankan pentingnya implementasi berkelanjutan.
"Kita membutuhkan pemimpin yang bukan hanya memahami masalah, tetapi mampu memastikan rekomendasi kebijakan berjalan efektif dan memberi dampak langsung bagi masyarakat," ungkap Yusril seperti dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.
Ia pun mengapresiasi pendekatan analitis yang disusun dalam setiap ringkasan kebijakan oleh perwakilan peserta PKN Tingkat I Angkatan LXV LAN.
Namun, Menko tak lupa menyoroti perlunya sinkronisasi regulasi, koordinasi lintas sektor serta keberlanjutan proyek perubahan untuk mewujudkan birokrasi yang responsif, akuntabel, dan berorientasi hasil.
Yusril menegaskan Kemenko Kumham Imipas siap mendukung berbagai inisiatif inovatif yang relevan dengan agenda nasional di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan.
Dalam kesempatan tersebut, Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara LAN Tri Widodo menekankan urgensi inovasi kepemimpinan dalam menghadapi tantangan tata kelola pemerintahan modern.
Dia menyampaikan PKN Tingkat I bukan sekadar forum pelatihan, melainkan wadah strategis untuk melahirkan kepemimpinan kebijakan yang mampu menggerakkan perubahan nyata.
"Aparatur hari ini harus adaptif, mampu melakukan terobosan, dan memiliki keberanian mengambil keputusan berbasis data dan analisis kebijakan," kata Tri.
Maka dari itu, ia menilai ringkasan kebijakan yang dipresentasikan peserta menjadi modal penting untuk memperkuat daya saing birokrasi.
Seminar Policy Brief dan Pameran Proyek Perubahan Peserta PKN Tingkat I Angkatan LXV LAN berlangsung dinamis dengan hadirnya para pemangku kepentingan lintas kementerian dan lembaga.
Setelah pembukaan, perwakilan peserta PKN Tingkat I Angkatan LXV memaparkan gagasan strategis yang berorientasi pada solusi konkret terhadap isu-isu aktual pemerintahan.
Berbagai isu dimaksud, mulai dari transformasi digital layanan publik, peningkatan efektivitas koordinasi lintas sektor hingga penguatan integritas lembaga. Berbagai gagasan inovatif tersebut dipresentasikan secara komprehensif dan mendapat perhatian besar dari para undangan.
Acara kemudian dilanjutkan dengan pameran Proyek Perubahan Peserta PKN Angkatan LXV yang menampilkan prototipe, sistem, dan rancangan kebijakan yang telah diuji penerapannya.
Para peserta berkesempatan berdiskusi langsung dengan pejabat kementerian/lembaga, praktisi kebijakan, serta tenaga ahli, guna memperkaya perspektif dan memperkuat peluang implementasi proyek ke depan.
Dengan terselenggaranya acara tersebut, LAN menegaskan komitmennya untuk terus melahirkan pemimpin strategis yang mampu mendorong inovasi kebijakan dalam birokrasi Indonesia.
Seminar Policy Brief dan Pameran Proyek Perubahan diharapkan menjadi katalis untuk percepatan reformasi birokrasi dan memperkuat kualitas pelayanan publik di era transformasi digital.
