Manado (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengajak perusahaan mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
"Jumlah badan usaha terdaftar dalam program JKN di Provinsi Sulawesi Utara per 10 Oktober 2025 sebanyak 2.762 badan usaha," kata Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama (KCU) Manado, Sulawesi Utara, Betsy M.O. Roeroe di Manado, Selasa.
Dari dua ribuan badan usaha tersebut, jumlah pekerja terdaftar sebanyak 74.092 pekerja, belum termasuk anggota keluarga yang ditanggung sebanyak 84.089 jiwa yang terdaftar di wilayah kerja KCU Manado dan KC Tondano.
Untuk wilayah Kantor Cabang Utama Manado, kata Betsy, jumlah badan usaha terdaftar sejumlah 2.191 (79,3 persen) dari badan usaha di Sulawesi Utara.
Sementara jumlah pekerja yang terdaftar sebanyak 56.723 pekerja (76,5 persen) dan anggota keluarga yang ditanggung sebanyak 63.988 jiwa (76 persen).
"Kalau masih ada badan usaha ataupun usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang mempekerjakan karyawan namun belum mendaftar menjadi peserta program JKN, kami akan jangkau," ujarnya.
Dia menyebutkan, ketika mengikuti program JKN, maka akan memberikan keuntungan atau manfaat bagi pemberi kerja dan pekerja itu sendiri.
Bagi pekerja, manfaat yang bisa dinikmati adalah bebas 'out of pocket', pekerja cukup membawa Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau KIS digital saat mengakses pelayanan kesehatan.
Berikutnya, terdapat kepastian jaminan biaya pelayanan kesehatan, fasilitas kesehatan bekerja sama BPJS Kesehatan yang tersebar di seluruh Indonesia.
Selanjutnya, jaminan kesehatan berlaku sama untuk anggota keluarga yang ditanggung, serta anggota keluarga dapat memilih fasilitas Kesehatan tingkat pertama yang sesuai domisili masing masing.
Sementara bagi pemberi kerja, badan usaha menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab penuh terhadap kesehatan pekerja, kepastian anggaran pelayanan kesehatan bagi pekerja, tidak membutuhkan sumber daya untuk mengurus kesehatan karyawan serta kepatuhan badan usaha terhadap ketentuan pemerintah.
