Manado (ANTARA) - Ketua Komisi I DPRD Kota Manado, Nortje Heny Van Bone, menggelar pertemuan dan dialog dengan masyarakat dari daerah pemilihan (Dapil) Sario Malalayang, di Winangun Dua, Kamis, dalam masa reses ketiga tahun 2025, menerima semua aspirasi yang disampaikan dan berjanji memperjuangkan dan mengawal sampai terealisasi.
"Masalah BPJS kesehatan soal pendataan, infrastruktur seperti talud, siswa baru, hingga pengurusan sertifikat hak milik atas tanah di BPN, serta soal pajak bumi dan bangunan (PBB) apakah bisa dibantu diputihkan atau tidak, menjadi aspirasi yang disampaikan warga dalam reses ketiga ini," kata legislator Van Bone, di sela-sela kegiatan reses, Kamis.
Van Bone mengatakan, memang aspirasi tentang data BPJS kesehatan yang menjadi masalah, yang paling berperan dalam penyelesaiannya adalah dinas kesehatan dan dinas sosial. Tetapi karena ada regulasi dan program yang berubah, sehingga ada terkendala dan sudah dijelaskan oleh Jimmy Lalita dari dinas kesehatan dan Barlina Moningka dari dinas sosial, mengenai data yang saat ini berubah menjadi data tunggal sosial ekonomi nasional, yang dikelola kementerian sosial dan badan pusat statistik nasional.
"Ada juga aspirasi dari jemaat GMIM Ebenhezer terkait talud yang sudah kami sampaikan langsung ke pemerintah dan ditindaklanjuti oleh dinas PUPR, dengan pengukuran, namun menunggu realisasi pembangunan. Sebagai anggota badan anggaran, akan saya kawal di RKPD dan KUA-PPAS perubahan APBD 2025, serta masuk di skala prioritas utama Musrembang, sehingga dapat dilaksanakan," katanya.
Aspirasi lain yang mengemuka dalam reses tersebut, disampaikan tokoh masyarakat Viktor Karundeng, adalah tentang sekolah favorit dimana ada siswa sekolah yang banyak siswa dan lainnya tidak, sehingga menyebabkan terjadinya kesenjangan seperti di SMP 10 dan 14 Mapanget. Maka akan diusahakan agar semua menjadi sekolah favorit sehingga siswa merata, dan siswa sekolah di dekat rumahnya saja.
"Kemudian aspirasi dari Jefry Sambouw, yang minta agar bisa dihadirkan perwakilan ATR/BPN untuk menjelaskan tentang pengurusan sertifikat bagi warga kurang mampu, yang sudah menjadi PTSL sekarang. Kalau dulunya prona dan kami akan mengupayakan agar dalam reses berikut mengundang BPN supaya bisa menjelaskan tentang hal itu, agar masyarakat terbantu, mengurus biaya murah dan tidak lagi kesulitan untuk masalah tersebut," katanya.
Mengenai data tunggal sosial ekonomi nasional, Van Bone menjelaskan, saat ini sedang dalam penyelesaian dan nanti semua warga Indonesia akan masuk di situ tanpa kecuali. Sehingga bisa diketahui apakah bisa menjadi peserta BPJS mandiri atau ditanggung pemerintah baik di pusat atau daerah (PBI APBN dan PBI APBD), dan berharap masyarakat akan terbantu dengan penjelasan ini.
Ada juga dari warga bernama Rommy Makawekes yang minta agar dibantu pemerintah, karena tidak mampu dan harus membayar secara mandiri, tetapi sudah menunggak, apakah bisa diputihkan atau tidak seperti masalah PBB, dimana ada yang diputihkan.
Hal itu ditanggapi oleh Jimmy Lalita dari Dinkes Manado, yang mengatakan, jika tak mampu lagi membayar secara mandiri, bisa langsung mengurus ke tanggungan pemerintah. Hanya diurus sehari mulai dari lapor ke lurah, keterangan dari bawah lalu ke dinas sosial, dalam sehari selesai. Sementara tunggakan harus dibayar, namun bisa dicicil, sesuai kemampuan.
Usai dialog reses, Van Bone menjamu masyarakat yang hadir sekaligus membagi-bagikan beras kepada semua yang hadir, sebagai bentuk kepedulian.
