Manado (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Sangihe terus membangun ekosistem digital di wilayah perbatasan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
“Data yang akurat akan menjadi dasar dalam merancang strategi distribusi hasil laut, menekan inflasi pangan, dan membangun ekosistem digital yang berpihak pada nelayan,” kata Bupati Sangihe Michael Thungari, di Sangihe, Rabu.
Dia mengatakan pentingnya pengumpulan data secara komprehensif, mulai dari status kepemilikan perahu, jumlah armada aktif, fasilitas penunjang, hingga potensi ekonomi tiap wilayah, khususnya Kepulauan Sangihe yang mayoritas adalah nelayan.
Sehingga, kata dia, Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dilakukan Bank Indonesia (BI) akan sangat membantu dalam membangun ekosistem digital di Sangihe.
Bupati menjelaskan Kabupaten Sangihe saat ini masuk dalam lima besar nominasi lomba investasi tingkat Provinsi Sulawesi Utara.
Program unggulan yang diusulkan adalah pemanfaatan hasil perikanan di kawasan sentra perikanan terpadu Dinas PUPR di Santiago.
“Harapannya, ini bisa mendatangkan investor, tentu dengan dukungan fasilitasi dari Bank Indonesia. Tapi lebih dari itu, digitalisasi bukan sekadar alat atau sistem, melainkan soal pola pikir dan budaya baru,” tegas Thungari.
Dirinya menambahkan, kolaborasi antara TPID dan TP2DD, serta kesatuan visi antar perangkat daerah, menjadi kunci mempercepat kemajuan daerah.
“Jika kita bersatu dengan semangat gotong royong dan teknologi, masa depan Sangihe akan lebih tangguh,” katanya.
Kepala BI Perwakilan Sulut Joko Supratikto mengatakan digitalisasi sangat penting untuk memperlancar transaksi dan meningkatkan PAD melalui fisikalisasi,” katanya.
Joko mengatakan TP2DD diharapkan dapat menjadi satu wadah positif dalam mendorong terwujudkan transaksi digital di internal jajaran Pemkab Sangihe dan proses pembayaran di tengah masyarakat.
BI juga memaparkan perkembangan digitalisasi pembayaran dan kinerja TP2DD Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dua poin utama yang disorot adalah perluasan penerimaan non-tunai dan efektivitas program digitalisasi daerah.
Penyiapan infrastruktur percepatan digitalisasi memang bukan tupoksi dan domain dari Bank Indonesia. Namun kata Joko, dalam kaitan tersebut, pihaknya dapat mendorong pihak terkait penyedia infrastruktur telekomunikasi untuk bekerjasama meningkatkan dan mempercepat upaya digitalisasi di Kabupaten Sangihe.
”Selain mendorong ketersediaan infrastruktur percepatan digitalisasi, kami juga siap mendukung upaya sosialisasi penggunaan transaksi elektronik dalam jajaran pemerintah daerah dan kepada komunitas masyarakat,” kata Joko.
Ia berharap agar pemerintah Kabupaten Sangihe dapat menyediakan kanal pembayaran non tunai bekerja sama dengan pihak Bank SulutGo.
