Manado (ANTARA) - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memeriksa Ketua dan dua Anggota Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud, dalam dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara Nomor 144-PKE-DKPP/IV/2025 yang dilaksanakan secara hibrida, Kamis.
Humas DKPP RI, Teuku Wildan, dalam rilis kepada Antara di Manado, mengatakan, Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud, Zenith TM Anaada, beserta dua Anggotanya, yaitu Glendy Dalope dan Sidra Sofyan, diadukan terkait penghentian laporan dugaan praktik politik uang yang diduga dilakukan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud nomor urut 3 melalui perangkat Desa Lobbo pada Pilkada 2024.
Wildan mengatakan, ketiganya diadukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud pada pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024, yaitu Irwan Hasan dan Haroni Mamentiwalo. Keduanya memberikan kuasa kepada Handri Piter Poae, Suwempry Sivrits Suoth, Daniel Bangsa, Ansel Lumendek, Garry Hart Tamawiwy, dan Geyser Mangerongkonda.
Menurut Wildan, Suwempry Sivrits Suoth, yang mewakili principal mengatakan, terdapat dugaan praktik pembagian uang sebesar Rp300.000 yang diduga dilakukan oleh perangkat Desa Lobbo kepada masyarakat di dua kecamatan di Kabupaten Kepulauan Talaud dan sudah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud.
"Temuan kami di lapangan ada perangkat desa yang aktif berkampanye. Menurut kami unsur-unsur pelanggaran sudah terpenuhi hanya saja pihak Bawaslu tidak serius menangani ini dan bahkan ada indikasi di ulur-ulur," katanya, mengutip pernyataan Suwempry.
Sidang ini sendiri dilakukan secara hybrid. Dari tiga teradu, hanya Glendy Dalope yang mengikuti sidang langsung bersama Majelis di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara. Sedangkan dua teradu lain, Zenith T.M. Anaada (Ketua) dan Sidra Sofyan mengikuti sidang secara virtual.
Glendy Dalope membantah tudingan yang disampaikan Suwempry. Menurut Glendy, pihaknya telah menangani dugaan pelanggaran tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Bahkan, kata Glendy Bawaslu Kabupaten Kepulauan Talaud justru menilai laporan yang disebutkan pengadu sudah layak untuk dilanjutkan ke tahapan penyidikan.
"Menurut kami sudah cukup bukti (untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan, red.)," ujarnya.
Namun, penanganan laporan tersebut tidak dapat dilanjutkan ke tingkat penyidikan karena unsur kepolisian dan kejaksaan yang terdapat dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten Kepulauan Talaud.
Keputusan unsur kepolisian dan kejaksaan, tambah Glendy, didasari oleh keterangan ahli yang menyatakan amplop berisi uang Rp300.000 yang diduga diberikan kepada masyarakat tidak disertai dengan kalimat ajakan atau kalimat yang mempengaruhi pemilih sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (4) juncto Pasal 187 A Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.
"Menurut unsur kepolisian dan kejaksaan tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan karena tidak cukup bukti," ucap Glendy.
Sidang ini dipimpin oleh Heddy Lugito yang menjadi Ketua Majelis dan didampingi tiga Anggota Majelis dari Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Provinsi Sulawesi Utara, yaitu Meidy Yafeth Tinangon (unsur KPU), Zulkifli Densi (unsur Bawaslu), dan Presly Prayogo (unsur masyarakat).
