"Jajaran Bawaslu sampai yang paling bawah, berupaya semaksimal mungkin, melakukan pengawasan soal netralitas, ASN, hingga pejabat daerah dan BUMN/BUMD dan masyarakat sampai tingkatan paling bawah," kata Ketua Bawaslu Manado, Brilliant Maengko, dalam Ngopi 2024, di Manado, Selasa.
Brilliant Maengko dalam diskusi itu, menjelaskan, memang ada sejumlah hal yang masih mengganjal dan selalu menjadi bahan diskusi, yakni tentang pengawasan dan penindakan pelanggaran terutama soal netralitas terhadap semua yang diupah dengan dana dari APBD maupun APBN, dan yakin akan ada terobosan hukum untuk menindak mereka.
Kemudian mengenai distribusi logistik, Maengko mengatakan, bahwa hal tersebut sudah dibicarakan bersama dengan KPU dan aparat kepolisian, jenis angkutan yang akan digunakan terutama ke tiga pulau di Teluk Manado, apakah tetap ikut laut atau menggunakan jalur udara, dengan menggunakan helikopter, sebab semuanya memiliki risiko masing-masing, sebab faktor penyebab utamanya adalah cuaca.
"Karena itu, kami menyepakati agar menggunakan angkutan milik Satpolairud Manado, sehingga keamanannya lebih terjamin, demikian juga dengan keselamatan staf dan pengantar tidak akan menjadi taruhannya," kata Maengko.
Bukan hanya tentang distribusi, Maengko mengatakan, pengawasan dan keamanan logistik di gudang pun menjadi perhatian serius Bawaslu, sehingga mengingatkan agar CCTV harus selalu on, dan akses keluar masuk ke gudang hanya ada satu saja, sehingga bisa meminimalisir pelanggaran.
Sementara komisioner KPID Sulut, Susanto Amisan, mengatakan ikut mengawasi, isi tayangan TV dan Radio, untuk memastikan hak masyarakat mendapatkan informasi terpenuhi, jangan sampai tayangan mengenai debat yang merupakan tahapan kampanye, membuat apa yang seharusnya menjadi hak masyarakat justru hilang.
Mengenai rekomendasi terkait debat yang diselenggarakan KPU Manado, dia mengatakan, ada yang disampaikan kepada KPU, sebagai penyelenggara, antara lain, adalah posisi presenter khusus bahasa isyarat yang harus berada di tengah, jangan di kiri atau kanan, kemudian pengambilan gambar jangan sampai justru yang terlihat adalah pendukung.
Dalam sesi diskusi, berbagai pertanyaan mengemuka, mulai dari soal pengawasan hingga penindakan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh kedua lembaga itu kepada KPU, kemudian apa saja penindakan yang sudah diambil, lalu bagaimana tanggapan yang terperiksa.
