Manado (ANTARA) - Legislator Dapil Singkil - Mapanget, Jurani Rurubua, SST, menemui konstituen mendengarkan aspirasi dalam masa reses ketiga, di Kairagi I Mapanget dan mengaja memeriksa infrastruktur yang bermasalah.
Dalam pertemuan yang digelar di dekat SPBU Kairagi, Senin sore, Srikandi PSI Manado itu, menerima banyak aspirasi mulai dari permasalahan bantuan sosial sampai ke drainase yang tertimbun, dan menyebabkan rumah warga kemasukan air.
"Saya menerima keluhan yang menjadi masalah keseharian warga, seperti persoalan drainase yang tertimbun dan membuat rumah warga kebanjiran, jalan yang tak pernah dibuat sebab tanahnya bermasalah serta PKH yang dibagi tidak merata," kata Sis Rani, sapaan Personel Komisi III DPRD Manado itu. 
Warga Kairagi Satu Lingkungan Dua, yang dikenal dengan sebutan wilayah Matontis, bernama Nancy Hambali, mengeluhkan jalan yang belum beres sampai sekarang sehingga merasa belum merdeka.
"Ada jalan tetapi masih milik orang, sehingga tidak ada yang membuat jalan, membuat kami kesulitan," kata Nancy Hambali.
Kemudian aspirasi lainnya disampaikan Almira, yang mengaku PKH tidak lagi dapat, padahal kehidupan mereka sangat sulit, namun bantuan hampir tak pernah datang lagi, demikian juga dengan warga bernama Serly Moningka, yang menyampaikan got yang tertimbun. 
"Sepanjang jalur ini, gor tidak ada lagi, sehingga membuat kami bermasalah kalau hujan, karena air pasti masuk rumah, mohon ini diperhatikan," kata Serly.
Aspirasi lainnya yang masuk adalah dari Magrice Bolangtimur, persoalan lampu jalan yang tidak ada, sehingga membuat mereka semua kesulitan, jadi berharap ada pemasangan lampu jalan untuk membantu memberikan rasa aman, sekligus menerani jalan agar tidak ada kecelakaan.
Menanggapi semua aspirasi warga tersebut, Rani berjanji datang dan akan memeriksa lokasi, supaya bisa menentukan apa saja yang bisa dilakukan, jika memang ada keberatan pihak pemerintah karena jalan masih milik orang dia akan membantu bertemu pemilik dan berjanji akan membuatnya menggunakan anggaran milik pribadi. 
Mengenai dana PKH yang diterima hanya sekali, dan yang menjadi sasaran justru orang tak yang tak layak, dia menjelaskan, bahwa itu bukan karena permainan ketua lingkungan atau lainya, tetapi sejak 2015 Sulawesi Utara tidak melakukan update data DPKS di Kementerian Sosial, sehingga menyebabkan yang di Manado juga ikut tak terupdate.
Di sisi lain, Sis Rani menegaskan, semua keluhan akan diperjuangkan, dan langsung ditindaklanjuti, dengan berkoordinasi dengan sesama komisi di DPRD Manado, perangkat daerah dalam hal ini PUPR, dan pemangku kepentingan lainnya.
Usai tatap muka yang didampingi Lurah Kairagi I, Deike Kalengkongan dan Sekcam Mapanget, Rani membagi-bagikan sembako bagi warga dan menjamu dengan makan siang. **
