Fraksi NasDem meminta Pemprov Sulteng lebih serius atasi stunting

Manado (ANTARA) - Fraksi NasDem DPRD Provinsi Sulawesi Tengah meminta kepada Pemerintahan Provinsi Sulteng khususnya organisasi perangkat daerah (OPD) terkait agar lebih serius untuk mengatasi persoalan "stunting" atau kekerdilan di wilayahnya

"Kami mencermati permasalahan pembangunan daerah salah satunya yakni masih tingginya angka 'stunting'," kata Juru Bicara Fraksi NasDem DPRD Sulteng Imam Kurniawan Lahay, di Palu, Jumat.

Berdasarkan data yang diperoleh Fraksi NasDem bahwa 25.000 balita atau 16,2 persen pada tahun 2020 mengalami 'stunting'.

Pemerintah menyebut "stunting" sebagai kondisi gagal tumbuh, dimana tinggi badan anak tidak berbanding lurus dengan usianya.

Kasus kekerdilan diakui oleh pemerintah setempat menjadi satu tantangan yang harus dihadapi secara serius dan butuh komitmen semua pihak untuk menurunkan kasusnya.

"Karena itu, persoalan atau masalah tersebut harus mendapat perhatian serius dari OPD terkait di lingkup Pemprov Sulteng," sebutnya.

Permintaan itu juga telah disampaikan oleh Fraksi NasDem kepada Pemprov Sulteng dalam rapat paripurna tentang pidato pengantar raperda tentang RPJMD 2021 - 2026, yang digelar oleh DPRD setempat, di Palu.

Selain soal stunting, kata Imam, permasalahan umum yang dihadapi pemerintah provinsi antara lain pertumbuhan ekonomi selama periode 2016-2020 mengalami kecenderungan penurunan dari 9,94 persen pada tahun 2016, menjadi 4,84 persen pada tahun 2020.

Kemudian, masih tingginya angka kemiskinan di Sulteng mencapai 13,06 persen, yang membuat Sulteng berada di atas angka kemiskinan nasional yang mencapai 10,19 persen.

"Tingkat Penganggguran Terbuka (TPT) masih cukup tinggi yakni 3,26 persen pada tahun 2016, naik menjadi 3,77 persen pada tahun 2020, dan persoalan-persoalan lain yang perlu mendapat perhatian serius," kata Imam.

Oleh karena itu, ia menyebut, sangatlah tepat penyusunan rancangan  RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026. Sehingga, dapat ditentukan isu-isu strategis yang menjadi tantangan utama untuk diselesaikan dalam kurun waktu lima tahun ke depan.