Bitung, Sulut (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Bitung, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) secara serius menangani masalah sanitasi dan air limbah di daerah tersebut.
Wali Kota Max J Lomban di Bitung, Rabu, mengatakan belum lama ini dalam kegiatan City Sanitation Summit XIX, seluruh bupati dan wali kota berkumpul serta bertukar informasi dalam hal penanganan sanitasi dan air limbah.
"Sehingga Pemkot Bitung sangat 'consern' dengan hal tersebut, dan harus diimplementasikan secepatnya," kata dia.
Ia menjelaskan melalui dialog dengan seluruh bupati dan wali kota di Indonesia mengenai masalah itu, selanjutnya bersama-sama mencari solusi dan saling bertukar informasi tentang bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat masing-masing.
"Yaitu100 persen pengelolaan air minum 2019 dan 100 persen pengelolaan sanitasi, termasuk pengelolaan sampah, limbah dan drainase," ujar Lomban.
Ia mengatakan jika pemerintah kabupaten atau kota tidak memperhatikan isu sanitasi hal itu juga akan berdampak buruk bagi masyarakat.
Berdasarkan hasil kajian, secara ekonomi kerugian Rp 56 triliun setahun disebabkan tidak terkelolanya air minum dan sanitasi secara baik.
"Pemkot Bitung akan terus memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat," katanya.
Sebelumnya, Wali Kota Lomban menghadiri rangkaian pelaksanaan City Sanitation Summit XIX di Kota Banjarmasin yang diselenggarakan Asosiasi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI), Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, serta seluruh bupati dan wali kota se-Indonesia, khususnya kabupaten serta kota pengelola sanitasi yang baik.
Wali Kota Max J Lomban di Bitung, Rabu, mengatakan belum lama ini dalam kegiatan City Sanitation Summit XIX, seluruh bupati dan wali kota berkumpul serta bertukar informasi dalam hal penanganan sanitasi dan air limbah.
"Sehingga Pemkot Bitung sangat 'consern' dengan hal tersebut, dan harus diimplementasikan secepatnya," kata dia.
Ia menjelaskan melalui dialog dengan seluruh bupati dan wali kota di Indonesia mengenai masalah itu, selanjutnya bersama-sama mencari solusi dan saling bertukar informasi tentang bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat masing-masing.
"Yaitu100 persen pengelolaan air minum 2019 dan 100 persen pengelolaan sanitasi, termasuk pengelolaan sampah, limbah dan drainase," ujar Lomban.
Ia mengatakan jika pemerintah kabupaten atau kota tidak memperhatikan isu sanitasi hal itu juga akan berdampak buruk bagi masyarakat.
Berdasarkan hasil kajian, secara ekonomi kerugian Rp 56 triliun setahun disebabkan tidak terkelolanya air minum dan sanitasi secara baik.
"Pemkot Bitung akan terus memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat," katanya.
Sebelumnya, Wali Kota Lomban menghadiri rangkaian pelaksanaan City Sanitation Summit XIX di Kota Banjarmasin yang diselenggarakan Asosiasi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI), Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, serta seluruh bupati dan wali kota se-Indonesia, khususnya kabupaten serta kota pengelola sanitasi yang baik.