oleh Jorie M R Darondo
Manado, 5/6 (Antaranews Sulut) - Ketua DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Andrei Angouw mengatakan pihaknya minta supaya pemerintah provinsi setempat dapat menindaklanjuti hasil reses dari anggota dewan.
"Aspirasi dari masyarakat melalui reses untuk ditindakkanjuti Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut guna pemerataan, kemajuan pembangunan di daerah ini," kata Angouw pada rapat paripurna DPRD Sulut, di Manado, Selasa.
Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw mengatakan reses adalah momentum yang formal, sah dari anggota DPRD dalam menjaring aspirasi, apa yang menjadi kebutuhan, keinginan, harapan dan tuntutan masyarakat.
"Apa yang disampaikan menjadi bahan guna menyusun rencana kerja pada APBD Perubahan tahun 2018," katanya.
Ia mengatakan dari masukkan yang disampaikan ada yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, provinsi serta kabupaten dan kota.
Untuk kewenangan pusat akan disampaikan ke pemerintah pusat, begitu juga untuk kewenangan pemerintah kabupaten dan kota.
"Pemprov secara rutin melakukan rapat koordinasi baik dengan jajaran vertikal maupun horizontal, nanti disampaikan masukkan dari DPRD," katanya.
Anggota DPRD Marvel Makagansa mengatakan masyarakat kepulauan sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah di bidang kesehatan.
"Masyarakat membutuhkan peralatan kesehatan seperti kursi roda bagi warga lanjut usia, serta peningkatan status Rumah Sakit Liung Kendage menjadi tipe B," kata Makagansa anggota DPRD dari Daerah Pemilihan Kepulauan Sitaro, Sangihe dan Talaud.
(T.J009/B/Y008/Y008) 05-06-2018 19:48:10
Manado, 5/6 (Antaranews Sulut) - Ketua DPRD Sulawesi Utara (Sulut) Andrei Angouw mengatakan pihaknya minta supaya pemerintah provinsi setempat dapat menindaklanjuti hasil reses dari anggota dewan.
"Aspirasi dari masyarakat melalui reses untuk ditindakkanjuti Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut guna pemerataan, kemajuan pembangunan di daerah ini," kata Angouw pada rapat paripurna DPRD Sulut, di Manado, Selasa.
Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw mengatakan reses adalah momentum yang formal, sah dari anggota DPRD dalam menjaring aspirasi, apa yang menjadi kebutuhan, keinginan, harapan dan tuntutan masyarakat.
"Apa yang disampaikan menjadi bahan guna menyusun rencana kerja pada APBD Perubahan tahun 2018," katanya.
Ia mengatakan dari masukkan yang disampaikan ada yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, provinsi serta kabupaten dan kota.
Untuk kewenangan pusat akan disampaikan ke pemerintah pusat, begitu juga untuk kewenangan pemerintah kabupaten dan kota.
"Pemprov secara rutin melakukan rapat koordinasi baik dengan jajaran vertikal maupun horizontal, nanti disampaikan masukkan dari DPRD," katanya.
Anggota DPRD Marvel Makagansa mengatakan masyarakat kepulauan sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah di bidang kesehatan.
"Masyarakat membutuhkan peralatan kesehatan seperti kursi roda bagi warga lanjut usia, serta peningkatan status Rumah Sakit Liung Kendage menjadi tipe B," kata Makagansa anggota DPRD dari Daerah Pemilihan Kepulauan Sitaro, Sangihe dan Talaud.
(T.J009/B/Y008/Y008) 05-06-2018 19:48:10