Bulog Sulut Berlakukan E-voucher Raskin 2017
Jumat, 26 Agustus 2016 8:41 WIB
Sabaruddin Amrullah (1)
Manado, 25/8 (Antara) - Perum Bulog Divre Sulawesi Utara (Sulut) akan memberlakukan e-voucher beras masyarakat miskin (raskin) nanti di tahun 2017
"Khusus untuk Provinsi Sulut dan Gorontralo, e-voucher akan berlaku di tahun 2017," kata Kepala Perum Bulog Sulut dan Gorontalo Sabaruddin Amrullah di Manado, Kamis.
Dia mengatakan jika e-voucher ini berlaku akan memberikan kemudahan bagi petugas dan masyarakat sehingga, penyaluran raskin berjalan dengan baik.
E-voucher ini akan berlaku di 44 kota yang ada di Indonesia, namun saat ini baru di Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Surakarta, Malang, Medan, Makassar, Kabupaten Bogor dan Sidoarjo.
Program bantuan untuk rakyat miskin dari pemerintah pusat tersebut, akan diganti dalam bentuk voucher pangan (E-voucher). Program ini dinilai lebih efektif untuk menekan angka kemiskinan, karena selama ini pemberian raskin dinilai tak tepat sasaran.
Dia mengatakan, melalui program ini, masyarakat miskin yang sebelumnya menerima raskin berubah menerima bantuan pangan lain.
Ia menjelaskan E-voucher ini, hanya bisa ditebus untuk membeli beras, telur atau susu sesuai dengan harga pasar yang berlaku di warung, toko, pedagang pasar atau laku pandai.
Dia optimis dengan diberlakukannya e-voucher ini akan meningkatkan ketepatan kelompok sasaran, memberikan nutrisi seimbang, memberikan lebih banyak pilihan dan kendali, mendorong usaha eceran serta memberikan akses jasa keuangan kepada warga miskin.***3***
"Khusus untuk Provinsi Sulut dan Gorontralo, e-voucher akan berlaku di tahun 2017," kata Kepala Perum Bulog Sulut dan Gorontalo Sabaruddin Amrullah di Manado, Kamis.
Dia mengatakan jika e-voucher ini berlaku akan memberikan kemudahan bagi petugas dan masyarakat sehingga, penyaluran raskin berjalan dengan baik.
E-voucher ini akan berlaku di 44 kota yang ada di Indonesia, namun saat ini baru di Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Surakarta, Malang, Medan, Makassar, Kabupaten Bogor dan Sidoarjo.
Program bantuan untuk rakyat miskin dari pemerintah pusat tersebut, akan diganti dalam bentuk voucher pangan (E-voucher). Program ini dinilai lebih efektif untuk menekan angka kemiskinan, karena selama ini pemberian raskin dinilai tak tepat sasaran.
Dia mengatakan, melalui program ini, masyarakat miskin yang sebelumnya menerima raskin berubah menerima bantuan pangan lain.
Ia menjelaskan E-voucher ini, hanya bisa ditebus untuk membeli beras, telur atau susu sesuai dengan harga pasar yang berlaku di warung, toko, pedagang pasar atau laku pandai.
Dia optimis dengan diberlakukannya e-voucher ini akan meningkatkan ketepatan kelompok sasaran, memberikan nutrisi seimbang, memberikan lebih banyak pilihan dan kendali, mendorong usaha eceran serta memberikan akses jasa keuangan kepada warga miskin.***3***
Pewarta : Nancy Lynda Tigauw
Editor : Guido Merung
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Gubernur Jabar mengatakan kesejahteraan buruh dan industri harus adil
17 November 2021 14:53 WIB, 2021
Wakil Ketua MPR: mengatakan Revisi UU Kejaksaan akan sisipkan keadilan restoratif
04 November 2021 13:30 WIB, 2021
Gubernur Kepri:mengatakan Orang mengira Tanjung Pinang adalah Pangkal Pinang
04 November 2021 13:09 WIB, 2021
Wapres:mengatakan Penanganan COVID-19 di Indonesia masuk kategori terbaik
02 November 2021 13:34 WIB, 2021
Akademisi:mengatakan Penerapan keadilan restoratif mendesak untuk dilakukan
01 November 2021 13:09 WIB, 2021
Adik Gus Dur: mengatakan Deklarasi Bakti Nuswantara untuk kawal Pancasila
29 October 2021 14:34 WIB, 2021
Weliansyah : mengatakan Hasil buruk Semen Padang FC tanggungjawab saya
29 October 2021 12:42 WIB, 2021
Wapres: Mengatakan Kemiskinan tidak selesai hanya dengan memberikan bansos
22 October 2021 15:38 WIB, 2021
Anggota Komisi I:mengatakan "Data profiling" perlu diatur dalam RUU PDP
19 October 2021 13:16 WIB, 2021
TNI perbatasan: mengatakan Kerajinan tangan menenun warisan budaya bangsa
18 October 2021 8:52 WIB, 2021
Kepala Komite 1 DPD RI: mengatakan Kendala hukum surat ijo harus segera diatasi
13 October 2021 14:14 WIB, 2021
Terpopuler - Ekonomi Bisnis
Lihat Juga
Prabowo minta pengelolaan minerba dikelola optimal tingkatkan pendapatan Negara
29 January 2026 5:14 WIB
Jalani sidang "debottlenecking", Menkeu pastikan aduan pengusaha ditangani serius
27 January 2026 8:01 WIB