Manado, 1/12 (AntaraSulut) - Pemerintah terus mendorong pengelolaan terumbu karang yang berkelanjutan di Indonesia untuk kesejahteraan.
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengajak seluruh pihak terkait untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama, yaitu menuju laut yang berkelanjutan dan pengelolaan kelautan dan perikanan untuk kesejahteraan.
"Saya percaya bahwa diskusi tentang konservasi laut tidak hanya menyangkut ukuran tetapi juga berurusan dengan manajemen dan keberlanjutan, termasuk perlindungan terumbu karang sebagai bagian dari kawasan konservasi," kata Menteri Susi dalam Gala Dinner Workshop on Combating IUU Fishing and Sustainable Fisheries Exercise dan Pembukaan The 11th CTI-CFF Senior Officials Meeting (SOM 11) di Manado, Selasa.
Menurut Susi, isu yang terkait dengan pengelolaan terumbu karang dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya ini jika dilihat dari kepentingan global tentu tidak hanya mengenai aspek lingkungannya saja, tetapi ada nilai ekonomi dan sosial di dalamnya.
Apalagi terumbu karang memiliki nilai penting dalam menyediakan sumber daya yang berharga untuk mendukung populasi manusia serta berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan bagi generasi sekarang dan masa depan.
Dalam konteks ini, Susi menuturkan pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ingin menyoroti sejumlah hal yang dianggap prioritas, yaitu kebijakan pengelolaan terumbu karang berkelanjutan yang sangat penting untuk mendorong komitmen lokal, nasional, regional dan global dalam membangun manajemen jaringan global untuk konservasi laut.
Manajemen jaringan ini dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan tentang cara pengelolaan untuk mencapai konservasi jangka panjang dan pemanfaatannya, untuk dapat memastikan lingkungan pesisir dan laut yang tetap sehat, termasuk ekosistem terumbu karang.
Selanjutnya, katanya, pengelolaan dan perlindungan terumbu karang. Hal ini akan melibatkan manajemen dan perlindungan sumber daya serta pemanfaatannya secara bijaksana.
Oleh karena itu, katanya, penting untuk mengembangkan sistem informasi yang lebih baik tentang pengelolaan terumbu karang untuk membangun sistem pemantauan dan evaluasi yang dikelola dengan baik dan memiliki respon cepat untuk mengatasi setiap ancaman dan konflik.
Kemudian, pentingnya kemitraan dalam manajemen terumbu karang. Hal ini sangat penting bagi pemerintah Indonesia sebagai faktor kunci untuk mempertahankan terumbu karang.
"Isu-isu ini akan mencakup beberapa hal teknis seperti desain ilmiah berdasarkan sistem pendukung keputusan, pengembangan kapasitas, harmonisasi perencanaan tata ruang, hubungan dan integrasi, pendanaan berkelanjutan dan pelaksanaan di lokasi proyek," paparnya.
Saat ini, pemerintah Indonesia dan beberapa pihak negara lain yang terlibat telah menyaksikan terjadinya tonggak penting, yakni The Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security atau CTI CFF.
Hal ini merupakan bagian dari kerjasama multilateral dan global ini untuk membuka jalan dari diskusi menuju sebuah tindakan. CTI CFF sendiri telah diluncurkan pada tahun 2007 karena menyadari pentingnya lautan, termasuk melestarikan ekosistem yang berharga.
Enam negara Coral Triangle (CT6), yaitu Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Kepulauan Solomon, dan Timor Leste telah menandatangani "Leaders Declaration" pada tahun 2009.
Penandatanganan ini sebagai upaya pemerintahan kelautan regional terbesar di dunia - Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI-CFF).
Selain masalah terumbu karang, Susi mengatakan saat ini pemerintah Indonesia juga sedang berurusan dan menyaksikan sebuah kejahatan Ilegal, Unreported and Unregulated Fishing atau dikenal sebagai IUU Fishing, yang merupakan masalah seluruh dunia.
IUU fishing berbahaya bagi stok ikan dan merusak ekosistem laut, terutama pada populasi burung laut, mamalia laut, penyu dan keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pihaknya sangat mendorong segala tindakan yang mungkin yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah IUU fishing tersebut.
Untuk itu dibutuhkan sebuah keterlibatan dan komitmen dari para pemangku kepentingan nasional multinasional, regional dan internasional.
"Forum multilateral kami, seperti CTI CFF dan RPOA IUU serta media untuk mencegah IUU Fishing. Saya percaya bersama-sama kita bisa membuat perikanan menjadi lebih banyak manfaat untuk negara, nelayan dan masyarakat pesisir," tambahnya.
Indonesia memiliki perairan yang sangat luas, sekitar 70 persen dari total wilayahnya merupakan lautan luas. Hal ini tentunya membuat sebagian besar masyarakat, terutama masyarakat ekonomi tradisional, memiliki mata pencaharian yang terkait dan bergantung pada laut dan sumber daya alamnya.
Dengan kekayaan kanekaragaman hayati laut yang Indonesia miliki sebagai keunggulan komparatif, membuat pemerintah menyadari tanggung jawab besar untuk menjaga pembangunan berkelanjutan sumber daya laut tersebut. ***1***
(T.KR-NCY/B/F003/F003) 01-12-2015 22:16:56
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengajak seluruh pihak terkait untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama, yaitu menuju laut yang berkelanjutan dan pengelolaan kelautan dan perikanan untuk kesejahteraan.
"Saya percaya bahwa diskusi tentang konservasi laut tidak hanya menyangkut ukuran tetapi juga berurusan dengan manajemen dan keberlanjutan, termasuk perlindungan terumbu karang sebagai bagian dari kawasan konservasi," kata Menteri Susi dalam Gala Dinner Workshop on Combating IUU Fishing and Sustainable Fisheries Exercise dan Pembukaan The 11th CTI-CFF Senior Officials Meeting (SOM 11) di Manado, Selasa.
Menurut Susi, isu yang terkait dengan pengelolaan terumbu karang dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya ini jika dilihat dari kepentingan global tentu tidak hanya mengenai aspek lingkungannya saja, tetapi ada nilai ekonomi dan sosial di dalamnya.
Apalagi terumbu karang memiliki nilai penting dalam menyediakan sumber daya yang berharga untuk mendukung populasi manusia serta berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan bagi generasi sekarang dan masa depan.
Dalam konteks ini, Susi menuturkan pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) ingin menyoroti sejumlah hal yang dianggap prioritas, yaitu kebijakan pengelolaan terumbu karang berkelanjutan yang sangat penting untuk mendorong komitmen lokal, nasional, regional dan global dalam membangun manajemen jaringan global untuk konservasi laut.
Manajemen jaringan ini dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan tentang cara pengelolaan untuk mencapai konservasi jangka panjang dan pemanfaatannya, untuk dapat memastikan lingkungan pesisir dan laut yang tetap sehat, termasuk ekosistem terumbu karang.
Selanjutnya, katanya, pengelolaan dan perlindungan terumbu karang. Hal ini akan melibatkan manajemen dan perlindungan sumber daya serta pemanfaatannya secara bijaksana.
Oleh karena itu, katanya, penting untuk mengembangkan sistem informasi yang lebih baik tentang pengelolaan terumbu karang untuk membangun sistem pemantauan dan evaluasi yang dikelola dengan baik dan memiliki respon cepat untuk mengatasi setiap ancaman dan konflik.
Kemudian, pentingnya kemitraan dalam manajemen terumbu karang. Hal ini sangat penting bagi pemerintah Indonesia sebagai faktor kunci untuk mempertahankan terumbu karang.
"Isu-isu ini akan mencakup beberapa hal teknis seperti desain ilmiah berdasarkan sistem pendukung keputusan, pengembangan kapasitas, harmonisasi perencanaan tata ruang, hubungan dan integrasi, pendanaan berkelanjutan dan pelaksanaan di lokasi proyek," paparnya.
Saat ini, pemerintah Indonesia dan beberapa pihak negara lain yang terlibat telah menyaksikan terjadinya tonggak penting, yakni The Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security atau CTI CFF.
Hal ini merupakan bagian dari kerjasama multilateral dan global ini untuk membuka jalan dari diskusi menuju sebuah tindakan. CTI CFF sendiri telah diluncurkan pada tahun 2007 karena menyadari pentingnya lautan, termasuk melestarikan ekosistem yang berharga.
Enam negara Coral Triangle (CT6), yaitu Indonesia, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, Kepulauan Solomon, dan Timor Leste telah menandatangani "Leaders Declaration" pada tahun 2009.
Penandatanganan ini sebagai upaya pemerintahan kelautan regional terbesar di dunia - Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries, and Food Security (CTI-CFF).
Selain masalah terumbu karang, Susi mengatakan saat ini pemerintah Indonesia juga sedang berurusan dan menyaksikan sebuah kejahatan Ilegal, Unreported and Unregulated Fishing atau dikenal sebagai IUU Fishing, yang merupakan masalah seluruh dunia.
IUU fishing berbahaya bagi stok ikan dan merusak ekosistem laut, terutama pada populasi burung laut, mamalia laut, penyu dan keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pihaknya sangat mendorong segala tindakan yang mungkin yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah IUU fishing tersebut.
Untuk itu dibutuhkan sebuah keterlibatan dan komitmen dari para pemangku kepentingan nasional multinasional, regional dan internasional.
"Forum multilateral kami, seperti CTI CFF dan RPOA IUU serta media untuk mencegah IUU Fishing. Saya percaya bersama-sama kita bisa membuat perikanan menjadi lebih banyak manfaat untuk negara, nelayan dan masyarakat pesisir," tambahnya.
Indonesia memiliki perairan yang sangat luas, sekitar 70 persen dari total wilayahnya merupakan lautan luas. Hal ini tentunya membuat sebagian besar masyarakat, terutama masyarakat ekonomi tradisional, memiliki mata pencaharian yang terkait dan bergantung pada laut dan sumber daya alamnya.
Dengan kekayaan kanekaragaman hayati laut yang Indonesia miliki sebagai keunggulan komparatif, membuat pemerintah menyadari tanggung jawab besar untuk menjaga pembangunan berkelanjutan sumber daya laut tersebut. ***1***
(T.KR-NCY/B/F003/F003) 01-12-2015 22:16:56