Manado (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey mengajak pemerintah daerah kabupaten dan kota bersama dengan TP-PKK mengadopsi basis data Kota Manado untuk menyelesaikan masalah stunting dan kemiskinan ekstrem.
"Mari mencontoh program yang dilakukan Pemerintah Kota Manado dengan 'database' (basis data) yang ada bisa dengan cepat mendeteksi warga yang stunting dan miskin ekstrem," kata dia di Manado, Minggu.
Dengan ketersediaan basis data, kata dia, maka wali kota setempat dapat dengan mudah mendeteksi warga stunting dan miskin di setiap kelurahan.
"Pak Wali Kota Manado melalui 'database' yang ada dengan sangat cepat mendeteksi bahwa di kelurahan sini ada tiga orang stunting atau miskin ekstrem, dari 'handphone' (telepon genggam) bisa ketahuan," ujarnya.
Pangkalan data yang menyediakan informasi terperinci, kata dia, akan memudahkan kepala daerah dan jajarannya melakukan penetrasi atau langkah penanganan persoalan stunting dan miskin ekstrem tersebut.
"TP-PKK juga bisa mengambil peran dalam penanganan stunting ini dengan program-program yang bersentuhan langsung dengan keluarga," ujarnya.
Penanganan atau penurunan stunting, kata Gubernur Olly, butuh dukungan semua pemangku kepentingan, termasuk TP-PKK.
"Kita berharap Sulut bisa bisa bebas stunting ke depannya, perlu peran serta semua pihak," ujarnya.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada 2022, angka prevalensi stunting Sulawesi Utara 20,5 persen.
Dari 15 kabupaten dan kota di Sulut, angka prevalensi stunting tertinggi yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 30,0 persen dan terendah Kota Tomohon 13,7 persen.
"Mari mencontoh program yang dilakukan Pemerintah Kota Manado dengan 'database' (basis data) yang ada bisa dengan cepat mendeteksi warga yang stunting dan miskin ekstrem," kata dia di Manado, Minggu.
Dengan ketersediaan basis data, kata dia, maka wali kota setempat dapat dengan mudah mendeteksi warga stunting dan miskin di setiap kelurahan.
"Pak Wali Kota Manado melalui 'database' yang ada dengan sangat cepat mendeteksi bahwa di kelurahan sini ada tiga orang stunting atau miskin ekstrem, dari 'handphone' (telepon genggam) bisa ketahuan," ujarnya.
Pangkalan data yang menyediakan informasi terperinci, kata dia, akan memudahkan kepala daerah dan jajarannya melakukan penetrasi atau langkah penanganan persoalan stunting dan miskin ekstrem tersebut.
"TP-PKK juga bisa mengambil peran dalam penanganan stunting ini dengan program-program yang bersentuhan langsung dengan keluarga," ujarnya.
Penanganan atau penurunan stunting, kata Gubernur Olly, butuh dukungan semua pemangku kepentingan, termasuk TP-PKK.
"Kita berharap Sulut bisa bisa bebas stunting ke depannya, perlu peran serta semua pihak," ujarnya.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) pada 2022, angka prevalensi stunting Sulawesi Utara 20,5 persen.
Dari 15 kabupaten dan kota di Sulut, angka prevalensi stunting tertinggi yaitu Kabupaten Bolaang Mongondow Timur 30,0 persen dan terendah Kota Tomohon 13,7 persen.