Manado (ANTARA) - Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Steven Kandouw mengatakan, kepala desa maupun kader PKK dapat berperan penting menurunkan angka stunting di provinsi berpenduduk lebih 2,6 juta jiwa tersebut.
"Saat ini terus dimaksimalkan peran puskesmas ataupun puskesmas pembantu (menurunkan stunting). Kepala desa ataupun ibu-ibu PKK juga bisa dikasih peran untuk menurunkan angka stunting," ujar Wagub Steven pada Rakorev Tim Percepatan Penurunan Stunting se-Sulut serta pemberian penghargaan penurunan stunting tahun 2023 di Manado, Rabu.
Peran puskesmas, puskesmas pembantu, kepala desa ataupun ibu-ibu PKK penting melakukan identifikasi kelahiran bayi dan ibu hamil, ataupun mengukur panjang badan bayi.
"Ketika identifikasi ini dilalukan, maka saya yakin penetrasi akan lebih tepat," katanya.
Ketua DPRD Sulut tahun 2014 tersebut mengatakan, menurut catatan yang ada anak bayi stunting datang dari dari keluarga tidak mampu atau di bawah garis kemiskinan.
"Jadi ada dua hal yang bisa dilakukan sekaligus, selain kita menurunkan angka stunting, kita juga mengurangi angka kemiskinan," katanya.
Penurunan angka stunting, kata Wagub, menjadi salah satu poin bahasan dalam rapat kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo selain inflasi dan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO.
Karena itu, desak Wagub, kepala daerah kota dan kabupaten segera menggelar rapat koordinasi untuk mengidentifikasi keluarga-keluarga yang memiliki bayi stunting.
Saat ini, kata Wagub, angka prevalensi stunting di Provinsi Sulawesi Utara mencapai 20,5 persen, angka tersebut diharapkan terus menurun melalui upaya-upaya kolaborasi para pemangku kepentingan.
"Saat ini terus dimaksimalkan peran puskesmas ataupun puskesmas pembantu (menurunkan stunting). Kepala desa ataupun ibu-ibu PKK juga bisa dikasih peran untuk menurunkan angka stunting," ujar Wagub Steven pada Rakorev Tim Percepatan Penurunan Stunting se-Sulut serta pemberian penghargaan penurunan stunting tahun 2023 di Manado, Rabu.
Peran puskesmas, puskesmas pembantu, kepala desa ataupun ibu-ibu PKK penting melakukan identifikasi kelahiran bayi dan ibu hamil, ataupun mengukur panjang badan bayi.
"Ketika identifikasi ini dilalukan, maka saya yakin penetrasi akan lebih tepat," katanya.
Ketua DPRD Sulut tahun 2014 tersebut mengatakan, menurut catatan yang ada anak bayi stunting datang dari dari keluarga tidak mampu atau di bawah garis kemiskinan.
"Jadi ada dua hal yang bisa dilakukan sekaligus, selain kita menurunkan angka stunting, kita juga mengurangi angka kemiskinan," katanya.
Penurunan angka stunting, kata Wagub, menjadi salah satu poin bahasan dalam rapat kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo selain inflasi dan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO.
Karena itu, desak Wagub, kepala daerah kota dan kabupaten segera menggelar rapat koordinasi untuk mengidentifikasi keluarga-keluarga yang memiliki bayi stunting.
Saat ini, kata Wagub, angka prevalensi stunting di Provinsi Sulawesi Utara mencapai 20,5 persen, angka tersebut diharapkan terus menurun melalui upaya-upaya kolaborasi para pemangku kepentingan.