Manado (ANTARA) - Kasus stunting dapat dicegah melalui optimalisasi pengasuhan 1.000 hari pertama kehidupan (HPK), kata Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Sulawesi Utara Diano T. Tandaju.
"Kita terus berupaya agar angka prevalensi stunting di Sulut ini bisa menurun," kata dia di Manado, Senin.
Upaya mencegah stunting melalui optimalisasi pengasuhan pada periode 1.000 HPK, kata dia, salah satunya melalui pemberdayaan keluarga (intervensi sensitif) melalui kelompok Bina Keluarga Balita (BKB).
"Ini sebagai bentuk pendidikan nonformal yang bertujuan terbinanya kelompok BKB sebagai salah satu sarana untuk promosi dan komunikasi, informasi dan edukasi terkait 1.000 HPK dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting," ujar dia.
BKKBN Perwakilan Sulut mengoptimalkan peran pengelola Program Balita dan Anak, Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), serta kader Bina Keluarga Balita (BKB) kabupaten dan kota dalam menurunkan angka stunting di provinsi berpenduduk lebih dari 2,6 juta jiwa tersebut.
"Kita tingkatkan kapasitas pelaksana program percepatan penurunan stunting melalui BKB," katanya.
Diano berharap, kegiatan ini meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan pelaksana program BKB tentang pengasuhan 1.000 HPK dalam rangka percepatan penurunan stunting.
"Jadi pelaksana BKB dalam hal ini kader kelompok BKB dapat melakukan sosialisasi promosi 1.000 HPK pada sistem pelayanan yang sudah ada misalnya integrasi dengan kegiatan posyandu, selain itu kader kelompok BKB bisa memahami masalah di lapangan ketika melakukan promosi dan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) 1.000 HPK kepada masyarakat dan anggota BKB lainnya," ujarnya.
Pemprov bersama BKKBN Sulut terus berupaya menekan angka prevalensi stunting hingga di bawah 14 persen pada 2024.
"Kita terus berupaya agar angka prevalensi stunting di Sulut ini bisa menurun," kata dia di Manado, Senin.
Upaya mencegah stunting melalui optimalisasi pengasuhan pada periode 1.000 HPK, kata dia, salah satunya melalui pemberdayaan keluarga (intervensi sensitif) melalui kelompok Bina Keluarga Balita (BKB).
"Ini sebagai bentuk pendidikan nonformal yang bertujuan terbinanya kelompok BKB sebagai salah satu sarana untuk promosi dan komunikasi, informasi dan edukasi terkait 1.000 HPK dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting," ujar dia.
BKKBN Perwakilan Sulut mengoptimalkan peran pengelola Program Balita dan Anak, Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), serta kader Bina Keluarga Balita (BKB) kabupaten dan kota dalam menurunkan angka stunting di provinsi berpenduduk lebih dari 2,6 juta jiwa tersebut.
"Kita tingkatkan kapasitas pelaksana program percepatan penurunan stunting melalui BKB," katanya.
Diano berharap, kegiatan ini meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan pelaksana program BKB tentang pengasuhan 1.000 HPK dalam rangka percepatan penurunan stunting.
"Jadi pelaksana BKB dalam hal ini kader kelompok BKB dapat melakukan sosialisasi promosi 1.000 HPK pada sistem pelayanan yang sudah ada misalnya integrasi dengan kegiatan posyandu, selain itu kader kelompok BKB bisa memahami masalah di lapangan ketika melakukan promosi dan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) 1.000 HPK kepada masyarakat dan anggota BKB lainnya," ujarnya.
Pemprov bersama BKKBN Sulut terus berupaya menekan angka prevalensi stunting hingga di bawah 14 persen pada 2024.