Sangihe, Sulut (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kepulauan, Sangihe Sulawesi Utara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) setempat mengakui ada bantuan perikanan yang mubazir, tidak digunakan oleh masyarakat.

"Kami telah melakukan pengecekan di lapangan, ternyata ada fasilitas yang diberikan kepada masyarakat namun tidak difungsikan sehingga mubazir," kata Kepala DKP Sangihe, Ronald Izaak di Tahuna, Kamis.

Menurut dia, terhadap bantuan yang tidak dimanfaat tersebut, DKP Sangihe sudah memberikan teguran kepada kelompok nelayan penerima bantuan.

"Kami memberikan teguran kepada kelompok nelayan tersebut agar fasilitas yang sudah disiapkan oleh pemerintah segera dimanfaatkan," kata dia.

Kalau teguran tersebut tidak dihiraukan maka dengan terpaksa  bantuan kami harus tarik kembali dan diserahkan kepada kelompok nelayan yang lainnya.

Dengan pengalaman seperti ini dinas Kelautan dan Perikanan Sangihe sudah lebih memperketat verifikasi terhadap kelompok masyarakat yang menyampaikan permohonan bantuan alat perikanan.

"Setiap permohonan bantuan dari kelompok nelayan harus kami verifikasi dan validasi agar tidak salah sasaran," kata dia.

Dia menambahkan, DKP akan melakukan pengawasan terhadap kelompok nelayan yang saat ini telah menerima bantuan.

"Kami akan terus melakukan pengawasan, kalau ada kelompok nelayan penerima bantuan dan tidak digunakan maka diberi sanksi teguran sampai penarikan kembali bantuan tersebut," kata dia.