Manado (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, memastikan akan mengawasi proses penyaluran bantuan pemerintah di daerah ini.
"Kami dari DPRD memastikan akan mengawal setiap penyaluran bantuan dari pemerintah pusat kepada masyarakat," kata Ketua DPRD Minahasa Tenggara Marty Ole di Ratahan, Senin.
Dia mengungkapkan DPRD mempunyai tugas untuk mengawasi setiap kinerja pemerintah, termasuk dalam merealisasikan bantuan.
"Ini sudah menjadi tugas kami untuk mengawasi agar bantuan yang telah disiapkan telah diterima masyarakat dan tepat sasaran," ujarnya.
Ia mengatakan pada masa pandemi COVID-19 bantuan yang disiapkan pemerintah kepada masyarakat sangat besar sehingga perlu diawasi serius.
"Selama pandemi ini banyak bantuan bagi masyarakat, baik itu dalam bentuk uang maupun barang kebutuhan, kami minta ini disalurkan sesuai dengan aturan yang berlaku dan yang berhak menerima," ujarnya.
Dia mengingatkan kepada eksekutif agar memberikan sanksi tegas penyelenggara pemerintahan di kabupaten maupun desa jika terjadi penyelewengan.
"Masyarakat kami imbau agar jangan takut untuk melaporkan kepada DPRD jika ada bantuan yang disalahgunakan," katanya.
"Kami dari DPRD memastikan akan mengawal setiap penyaluran bantuan dari pemerintah pusat kepada masyarakat," kata Ketua DPRD Minahasa Tenggara Marty Ole di Ratahan, Senin.
Dia mengungkapkan DPRD mempunyai tugas untuk mengawasi setiap kinerja pemerintah, termasuk dalam merealisasikan bantuan.
"Ini sudah menjadi tugas kami untuk mengawasi agar bantuan yang telah disiapkan telah diterima masyarakat dan tepat sasaran," ujarnya.
Ia mengatakan pada masa pandemi COVID-19 bantuan yang disiapkan pemerintah kepada masyarakat sangat besar sehingga perlu diawasi serius.
"Selama pandemi ini banyak bantuan bagi masyarakat, baik itu dalam bentuk uang maupun barang kebutuhan, kami minta ini disalurkan sesuai dengan aturan yang berlaku dan yang berhak menerima," ujarnya.
Dia mengingatkan kepada eksekutif agar memberikan sanksi tegas penyelenggara pemerintahan di kabupaten maupun desa jika terjadi penyelewengan.
"Masyarakat kami imbau agar jangan takut untuk melaporkan kepada DPRD jika ada bantuan yang disalahgunakan," katanya.