Manado (ANTARA) - Wali Kota Bitung Maximilian Jonas mengatakan program Kotaku mempercepat penanganan pemukiman kumuh di Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
"Program ini berhasil, karena sejalan dengan visi misi dari Pemerintah Kota Bitung, yakni meningkatkan infrastruktur, lingkungan yang bersih, dan sehat sejalan," kata dia di Bitung, Sabtu (18/7).
Program Kotaku dari Kementerian PUPR untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia.
Kementerian PUPR RI memberikan perhatian atas program Kotaku di Bitun, berkat koordinasi yang dilakukan Pemkot Bitung dengan kementerian itu.
“Saya terus melakukan koordinasi dengan pihak kementerian dan terus mendapat 'support' (dukungan),” ujar Lomban.
Ia berkomitmen mewujudkan seluruh warga setempat untuk mempunyai akses terhadap air minum yang aman dan sanitasi yang layak.
Ia mencontohkan untuk program pembangunan air minum dan sanitasi yang berbasis masyarakat (pamsimas) di mana terjadi peningkatan.
“Kita bisa lihat adanya penambahan sambungan, sehingga masyarakat bisa terlayani dengan air bersih, walaupun masih belum 100 persen. Karena target kita 2024,” kata dia.
Terlaot dengan program nol (zero) kumuh, sesuai laporan sudah 95 persen. sehingga tinggal lima persen daerah setempat bebas pemukiman kumuh.
Ia berharap, program itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga menjadi momentum mulainya kesadaran untuk menata lingkungan permukiman yang lebih baik pada masa mendatang.
Pihaknya mendapat dukungan terkait dengan rencana pembangunan Jembatan Bitung-Lembeh dari Kementerian PUPR.
“Percepatan tahapan pembangunan jembatan dari daratan ke Pulau Lembeh, itu semua terjadi karena kepercayaan Kementerian PUPR kepada berbagai program Kementerian PUPR di Kota Bitung itu, yang tidak ada masalah dan bahkan lancar,” katanya.
"Program ini berhasil, karena sejalan dengan visi misi dari Pemerintah Kota Bitung, yakni meningkatkan infrastruktur, lingkungan yang bersih, dan sehat sejalan," kata dia di Bitung, Sabtu (18/7).
Program Kotaku dari Kementerian PUPR untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia.
Kementerian PUPR RI memberikan perhatian atas program Kotaku di Bitun, berkat koordinasi yang dilakukan Pemkot Bitung dengan kementerian itu.
“Saya terus melakukan koordinasi dengan pihak kementerian dan terus mendapat 'support' (dukungan),” ujar Lomban.
Ia berkomitmen mewujudkan seluruh warga setempat untuk mempunyai akses terhadap air minum yang aman dan sanitasi yang layak.
Ia mencontohkan untuk program pembangunan air minum dan sanitasi yang berbasis masyarakat (pamsimas) di mana terjadi peningkatan.
“Kita bisa lihat adanya penambahan sambungan, sehingga masyarakat bisa terlayani dengan air bersih, walaupun masih belum 100 persen. Karena target kita 2024,” kata dia.
Terlaot dengan program nol (zero) kumuh, sesuai laporan sudah 95 persen. sehingga tinggal lima persen daerah setempat bebas pemukiman kumuh.
Ia berharap, program itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga menjadi momentum mulainya kesadaran untuk menata lingkungan permukiman yang lebih baik pada masa mendatang.
Pihaknya mendapat dukungan terkait dengan rencana pembangunan Jembatan Bitung-Lembeh dari Kementerian PUPR.
“Percepatan tahapan pembangunan jembatan dari daratan ke Pulau Lembeh, itu semua terjadi karena kepercayaan Kementerian PUPR kepada berbagai program Kementerian PUPR di Kota Bitung itu, yang tidak ada masalah dan bahkan lancar,” katanya.