Manado (ANTARA) - Deputi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku dan Maluku Utara (Sulutenggomalut), Anurman Huda mengatakan Sulawesi Utara (Sulut) berada di posisi keenam sebagai mampu wujudkan "Universal Health Coverage" (UHC).
"Ini adalah upaya bersama, kerja bersama termasuk peran media di dalamnya," kata Anurman di Manado, Minggu.
Provinsi berpenduduk lebih dari 2,6 juta jiwa itu berada bersama-sama dengan Aceh, DKI Jakarta, Gorontalo, Papua Barat, serta Kalimantan Utara.
"Warga yang menikmati Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di daerah ini telah lebih dari 90 persen," ujarnya.
Kepesertaan JKN-KIS sebanyak ini, lanjut dia tidak mudah kalau tidak ada peran pemerintah daerah yang mendaftarkan warganya.
Apalagi dengan jumlah staf kedeputian yang berkisar 600 orang, belum tentu mampu menjangkau semua pelosok yang ada di wilayah ini.
"Masih menjadi pekerjaan rumah bagi kita bagaimana melakukan sosialisasi intensif kepada masyarakat hingga ke pelosok desa, fasilitas kesehatan atau puskesmas untuk mengedukasi semua peserta," tambahnya.
Beruntung, kata Anurman BPJS Kesehatan "meminjam tangan" media dalam menyebarluaskan informasi dan program sehingga menjangkau lapisan masyarakat.
"Misalkan begini, ada proses edukasi yang dilakukan kepada peserta JKN-KIS melalui media, media membuat kolom percakapan atau tanya jawab, kemudian BPJS Kesehatan yang menjawab. Apa yang menjadi pertanyaan warga atau peserta JKN-KIS," jelasnya.
Tak hanya itu, ketika ada persoalan yang ditemukan di lapangan terkait dengan pelayanan yang dilakukan BPJS Kesehatan, sesuai dengan tugasnya, media melakukan verifikasi atau klarifikasi.
"Kita akan berbenah diri, apa yang kurang kita perbaiki, apakah itu pelayanan di kedeputian, kantor cabang, hingga ke fasilitas kesehatan primer," ujarnya.
