Manado, (Antaranews Sulut) - Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey mengajak masyarakat tidak menggunakan politik identitas pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) Juni mendatang.
"Menggunakan politik identitas dapat menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat," kata Gubernur Olly di Manado, Rabu.
Karena itu, ia berharap masyarakat terus menyatukan tekad dan komitmen untuk menciptakan pilkada serentak yang dilandasi bangunan etika politik, serta tidak diselimuti kepentingan radikalisme dan politik identitas.
Menurut dia, politik identitas berpusat pada politisasi identitas bersama yang menjadi basis utama perekat kolektivitas kelompok.
Identitas dipolitisasi melalui interpretasi secara ekstrim yang bertujuan untuk mendapat dukungan dari orang-orang yang merasa sama, baik secara ras, etnisitas, agama, maupun elemen perekat lainnya.
Gubernur menegaskan, sinergitas semua pemangku terkait adalah kunci utama suksesnya pelaksanaan pilkada serentak yang akan berlangsung tiga bulan ke depan.
Enam kabupaten dan kota di Sulut akan menggelar pilkada serentak yaitu di Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud serta Kabupaten Kepulauan Siau, Tagulandang dan Biaro dan Kota Kotamobagu.
"Kunci utama menyukseskan pilkada adalah sinergitas, persatuan, kesatuan persepsi, tekad dan komitmen dan keseragaman langkah seluruh stakeholder," tandasnya.
(T.K011/B/A029/A029) 14-03-2018 09:00:53
Berita Terkait
Wali Kota Tomohon minta ASN untuk sukseskan TIFF dan Pilkada
Kamis, 18 April 2024 1:42 Wib
Khoirudin dan Mardani Ali Sera akan diusung PKS di Pilkada DKI Jakarta
Rabu, 17 April 2024 15:13 Wib
Ridwan Kamil dapat tiket Golkar dan Gerindra maju Pilkada Jabar
Jumat, 12 April 2024 7:03 Wib
Risma dinilai masih miliki pengaruh di Pilkada Surabaya
Senin, 8 April 2024 8:29 Wib
Ridwan Kamil dapat tugas 'bertarung' di Pilkada Jakarta dan Jabar
Sabtu, 6 April 2024 21:45 Wib
Isu Muhaimin iskandar maju Pilkada Jatim 2024, PKB membantah
Sabtu, 6 April 2024 17:08 Wib
Bawaslu: Kepala daerah yang mutasi pejabat ASN jelang Pilkada diberikan sanksi
Sabtu, 6 April 2024 10:31 Wib
Pengamat: Penyelenggara Pilkada harus antisipasi polarisasi
Kamis, 4 April 2024 12:10 Wib