Liando: Pilkada tidak langsung harus perkuat kualitas kepemimpinan

Rabu, 4 Maret 2026 20:57 WIB

Pengamat politik sekaligus Dekan FISIP Unsrat Manado Ferry Liando (kedua dari kanan) bersama narasumber lainnya saat memberikan pandangannya dalam diskusi "Menakar Wacana Perubahan Sistem Pilkada," di Manado, Selasa (3/2/2026). ANTARA/Nancy L Tigauw

Manado (ANTARA) - Pengamat politik dari Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Dr Ferry Daud Liando mengatakan, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tidak langsung atau hanya dipilih di lembaga DPRD, harus memperkuat kualitas kepemimpinan.

Menurut Ferry dalam diskusi "Menakar Wacana Perubahan Sistem Pilkada", di Manado, Sulut, Rabu, melihat mekanisme pemilihan melalui DPRD atau pilkada tidak langsung memiliki keunggulan dari sisi efisiensi teknis dan potensi pengendalian biaya.

Sebab, kandidat tidak memerlukan kampanye yang selama ini kerap menguras biaya dan pemilihan hanya perlu dilakukan oleh perwakilan legislatif.

“Memang kalau dari segi pembiayaan di DPRD, dilakukan begitu efisien. Cuma perlu sepotong kertas satu kotak, gunting-gunting empat puluh lima pemilih, cuma itu saja biaya,” kata dia.

Namun demikian, Ferry menegaskan bahwa perubahan sistem pilkada harus dibarengi dengan pembenahan kelembagaan partai politik dan kualitas calon pemimpin yang diusung.

Menurutnya, partai merupakan pintu utama lahirnya kandidat kepala daerah. Sehingga, kualitas kepala daerah dari pilkada tak langsung akan sangat ditentukan dari kemampuan parpol membina kadernya.

Dibanding Pilkada langsung, Liando menilai besarnya ongkos politik sangat berdampak pada kualitas kandidat yang muncul.

Biaya kampanye, mahar politik, hingga praktik transaksional di tingkat akar rumput, menurut dia, membuat kontestasi cenderung dikuasai figur bermodal besar yang mampu membayar biaya mahar ke parpol.

“Orang memilih di Pilkada langsung bukan karena hati nurani, tapi berdasarkan transaksional-transaksional,” kata Ferry.

Pandangan senada disampaikan pengamat kebijakan publik dari Universitas Sariputra Indonesia Tomohon (Unsrit), Apriles A Mandome menilai reformasi sistem pilkada dan pembenahan partai bisa dilakukan bersamaan, selama ada komitmen politik yang jelas dari para pemangku kebijakan.

“Saya kira itu bisa dilakukan sepanjang kemudian memang ada political will dari pemerintah maupun dari para elit partai. Selama political will itu ada, maka saya kira ini bisa dilakukan,” kata Apriles.

Menurut Apriles, mahalnya ongkos politik dalam pilkada tidak langsung selama ini tidak lepas dari lemahnya sistem rekrutmen internal partai. Tanpa pembenahan tersebut, perubahan sistem tidak akan otomatis meningkatkan kualitas kepemimpinan.

“Selama sistem rekrutmen di partai politik kita belum dibenahi, maka saya kira ini akan sulit tercapai. Salah satu penyebab kenapa ongkos politik kita menjadi mahal adalah karena sistem rekrutmen di partai politik yang memang belum baik,” ujarnya.

Sosiolog dari Universitas Katolik De La Salle Manado, Valentino Limowa menekankan bahwa persoalan demokrasi tidak bisa dibebankan kepada masyarakat semata. Ia menilai kunci perbaikan ada pada sistem kepartaian.

“Jadi bukan masyarakat yang harus dipersalahkan. Yang harus dibenahi adalah kelembagaan partai politik,” kata Valentino.

Menurutnya, demokrasi harus berjalan seiring dengan proses edukasi politik dan pembinaan kader yang konsisten. Sistem apa pun, termasuk pilkada tidak langsung, akan bergantung pada kualitas institusi politik yang menjalankannya.

“Masalahnya bukan siap atau tidak siap. Demokrasi sudah berjalan. Yang penting adalah bagaimana proses demokrasi itu pada saat yang sama mengedukasi masyarakatnya,” ujarnya.