Sulut giatkan aksi 'mapalus' cegah stunting

Minggu, 16 Agustus 2026 05:50 WIB

Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan KB Sulawesi Utara, Christodharma Sondakh bersama Kepala Perwakilan BKKBN Sulawesi Utara Jeanny Y Winokan mendampingi Ketua Komisi IX DPR RI menyerahkan bantuan program Genting. ANTARA/Karel A Polakitan

Manado (ANTARA) - Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan KB Provinsi Sulawesi Utara, Christodharma Sondakh mengatakan, pemerintah daerah menggiatkan aksi 'mapalus' (gotong royong) mencegah stunting.

"Aksi mapalus cegah stunting menjadi bentuk dukungan daerah terhadap program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting sekaligus menjadi cara kita menerjemahkan semangat gotong royong dalam tindakan yang nyata," kata Christodharma di Manado, Sabtu.

Mapalus adalah bagian dari jati diri masyarakat Sulawesi Utara, dan dari gotong royong tersebut mengajarkan bahwa ketika ada saudara yang membutuhkan dukungan, kita tidak tinggal diam.

"Dari semangat mapalus tersebut, kita saling membantu, kita saling menopang dan kita saling bekerja sama," ujarnya.

Christodharma mengatakan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mengusung visi 'Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan'.

Pada misi kedua menyebutkan tentang peningkatan sumber daya manusia di provinsi berpenduduk lebih 2,7 juta jiwa tersebut.

“Meningkatkan sumber daya manusia bukan sekadar berbicara tentang angka, target, atau dokumen perencanaan," katanya menambahkan.

Meningkatkan sumber daya manusia berarti memastikan setiap anak dari keluarga mana pun ia berasal, memiliki hak yang sama untuk tumbuh, belajar, berkembang, dan memiliki masa depan yang baik.

Menurut dia, pencegahan stunting bukan semata-mata persoalan kesehatan dan gizi.

"Ini adalah persoalan masa depan. Ini adalah investasi kita kepada anak-anak Sulawesi Utara. Dan ini adalah bentuk tanggung jawab kita bersama kepada generasi yang akan melanjutkan pembangunan daerah ini," sebutnya.

Saat ini angka prevalensi prevalensi stunting di provinsi ujung utara Sulawesi tersebut, turun dari 21,3 persen menjadi 20,8 persen.