Prabowo tegaskan pembenahan menyeluruh direksi BUMN yang tidak sejalan

Senin, 12 Januari 2026 21:45 WIB

Presiden Prabowo Subianto (kanan) menyalami salah satu murid Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 9 di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (12/1/2025), dalam acara peresmian 166 Sekolah Rakyat secara serentak di 131 kabupaten/kota, 34 provinsi Indonesia. ANTARA/HO-Sekretariat Kabinet.

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pembenahan menyeluruh terhadap badan usaha milik negara (BUMN), menyusul kinerja sebagian jajaran direksi yang dinilai tidak sejalan dengan kepentingan negara.

"Terlalu banyak pengalaman kita, direksi-direksi BUMN, saya katakan saja tidak baik. Saya beri tugas kepada Kepala Danantara dan beberapa menteri-menteri yang bertanggung jawab untuk membersihkan semua BUMN," kata Prabowo dalam peresmian Pertamina Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin.

Presiden menyinggung mengenai kondisi sejumlah BUMN yang mengalami kerugian namun tetap meminta bonus atau tantiem.

Prabowo menegaskan bahwa jabatan di BUMN merupakan bentuk pengabdian, sehingga pihak yang tidak sanggup menjalankan tanggung jawab sesuai ketentuan diminta untuk mengundurkan diri.

"BUMN sangat banyak. Banyak yang rugi, sudah rugi, minta tantiem lagi. Tidak tahu malu, 'ndablek' menurut saya. Kalau tidak mau, kalau tidak sanggup mengabdi dengan penghasilan yang tersedia, berhenti saja. Segera minta berhenti. Banyak yang siap menggantikan saudara-saudara. Saya percaya banyak yang siap menggantikan," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo kembali menegaskan arah kebijakan menuju swasembada energi.

Dirinya menilai upaya tersebut selama ini terhambat oleh lemahnya kemauan dan adanya praktik tidak jujur di tingkat manajemen, termasuk tindakan menipu atasan hingga Presiden demi keuntungan pribadi.

"Selama ini menurut saya tidak ada will, selama ini banyak di posisi manajemen, di posisi kritis membohongi atasan, menipu atasan, menipu Presiden untuk mencari keuntungan pribadi. Sekarang harus hentikan seperti itu," katanya.

Menurut Kepala Negara, kekayaan negara harus dijaga secara serius karena menjadi modal utama untuk memperkuat bangsa, mengurangi kemiskinan dan kelaparan, serta mendorong pengembangan industri dan teknologi dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat.

Presiden juga menyinggung pentingnya dukungan pendanaan dalam pelaksanaan program hilirisasi. Ia menyatakan optimisme bahwa dengan pengelolaan yang baik dan tata kelola yang bersih, tujuan hilirisasi nasional dapat dicapai.

"Program hilirisasi kita membutuhkan uang. Tapi saya optimis dengan pengelolaan yang baik Kita akan mampu mencapai tujuan hilirisasi itu," pungkasnya.