BPBD Sitaro: Dana stimulan erupsi Gunung Ruang baru tahap penandatanganan PKS

Manado (ANTARA) - Penyaluran dana bantuan stimulan bagi masyarakat terdampak erupsi Gunung Ruang yang ramai diperbincangkan di media sosial, akhirnya mendapatkan klarifikasi resmi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro).

Kepala Pelaksana BPBD Sitaro, Joycson Sagune, menegaskan hingga saat ini belum ada dana stimulan sebesar Rp 35,7 miliar yang masuk dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ke pihak Bank Mandiri.

"Undangan dari pihak Bank Mandiri kepada Kepala BPBD Provinsi beberapa waktu lalu adalah terkait penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS), bukan terkait penyaluran dana stimulan. Kami sampaikan bahwa proses ini masih berjalan," kata Sagune dalam keterangannya.

Ia menambahkan, masyarakat diimbau untuk bersabar dan tidak terbawa isu yang belum terverifikasi. "Jika dana stimulan telah masuk ke Bank Mandiri, kami akan segera publikasikan secara resmi melalui pemerintah daerah," lanjutnya.

Pernyataan ini muncul sebagai respons atas meningkatnya perbincangan masyarakat yang menunggu kepastian terkait bantuan stimulan bagi mereka yang terdampak bencana. Banyak warga terdampak yang berharap dana tersebut dapat segera disalurkan untuk mendukung pemulihan pasca-erupsi.

Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan masyarakat lebih memahami situasi dan tidak terpengaruh oleh informasi yang beredar di luar jalur resmi. BPBD dan pemerintah daerah terus berkomitmen untuk memastikan proses penyaluran bantuan dilakukan secara transparan dan tepat sasaran.

Joycson Sagune juga meminta agar warga terdampak tetap tenang dan mengikuti perkembangan resmi dari pemerintah daerah.

"Kami memahami kegelisahan masyarakat, namun proses administratif di tingkat nasional memang memerlukan waktu," tutupnya.

Kalaupun dana tersebut telah masuk, dia menambahkan, nantinya alur dana bantuan stimulan dari BNPB kemudian ke pihak Bank Mandiri dan proses penyaluran langsung masuk ke setiap rekening penerima bantuan.

"Tidak lagi melalui kas atau pengelolaan pemerintah daerah, tapi langsung ke rekening masing-masing penerima bantuan," ujarnya.