Manado (ANTARA) - Kementerian Agama (Kemenag) meningkatkan moderasi beragama kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Kepala Kantor Kemenag Provinsi Sulawesi Utara H Sarbin Sehe, di Manado, Jumat, mengatakan pentingnya mengutamakan moderasi beragama sebagai fondasi bagi kehidupan beragama yang harmonis dan bermartabat.
Ia menjelaskan moderasi beragama adalah konsep yang mendorong untuk menjalani kehidupan beragama dengan sikap yang amanah, adil, penuh kasih sayang terhadap sesama tanpa diskriminasi, dan menghormati kemajemukan.
Kakanwil menekankan bahwa moderasi beragama adalah prinsip yang menghormati harkat martabat kemanusiaan, baik laki-laki maupun perempuan.
"Spirit moderasi beragama adalah semangat yang mendorong kita untuk menjunjung tinggi keadaban mulia dalam beragama," katanya.
Hal ini juga mencakup penghargaan terhadap kemajemukan yang ada dalam masyarakat.
Selain itu, ia juga membahas mengenai prinsip "Wasathiyah," yang mengembangkan cara pandang, sikap, dan praktik keagamaan yang seimbang dan menjalani jalan tengah.
Hal ini penting dalam upaya membangun perdamaian dan menghargai kemajemukan yang menjadi ciri khas Indonesia.
"Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman budaya dan agama. Moderasi beragama dan prinsip wasathiyah membantu kita mempertahankan harmoni dan perdamaian dalam masyarakat yang majemuk ini," katanya.
Ia menambahkan Kota Manado ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya moderasi beragama dan penghormatan terhadap kemajemukan dalam beragama.
Para calon pegawai pemerintah diharapkan dapat memahami nilai-nilai ini dan mengaplikasikannya dalam pelayanan publik mereka, yang mencakup seluruh spektrum masyarakat Indonesia yang beragam.
Dengan demikian, mereka dapat menjadi agen perubahan yang berkontribusi pada pembangunan yang inklusif dan harmonis di negeri ini, demikian Sarbin Sehe.
Berita Terkait
Kemenag tingkatkan kinerja penyuluh PPPK di Bolsel
Rabu, 25 September 2024 7:15 Wib
Wagub Sulut ingatkan tenaga PPPK bekerja inovatif
Jumat, 5 Juli 2024 5:11 Wib
Mendagri: 75.000 satpol PP berpeluang diangkat ASN dan PPPK
Minggu, 3 Maret 2024 15:23 Wib
Benny Rhamdani minta PPPK respons cepat masalah pekerja migran
Selasa, 27 Februari 2024 12:48 Wib
Wagub Sulut tuntut loyalitas 134 PPPK usai terima surat keputusan
Senin, 12 Februari 2024 21:56 Wib
BKKBN tempatkan 92 PPPK ke sejumlah provinsi di Sulawesi
Selasa, 6 Februari 2024 23:00 Wib
Wagub Sulut minta PPPK ikut dorong peningkatan SDM
Senin, 23 Oktober 2023 13:07 Wib
Kanwil Kemenag tingkatkan wawasan moderasi beragama PPPK Sulut
Senin, 2 Oktober 2023 21:15 Wib