Pertanyaan seputar dana Pilkada dan bantuan sosial itu diangkat, anggota Banggar, Lily Walandha dan Franklin Sinjal, karena semakin mendekatnya pelaksanaan pesta demokrasi, dan keakuratan data penerima Bansos.
"Berapa besaran dan bagaimana tahapan pencairan dana pemilu sebab setahu saya, pemerintah dan KPU Manado sudah menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) beberapa waktu lalu," kata Walandha, dalam pembahasan di ruang rapat paripurna DPRD Manado.
Dia menanyakan sebenarnya berapa besar anggaran yang ditetapkan karena mengacu pada NPHD, ditetapkan untuk KPU adalah Rp 43 miliar, lalu dari mana datangnya angka Rp60 miliar atau ketambahan Rp 17 miliar tersebut.
Sementara untuk dana bansos Rp 10 miliar yang disampaikan untuk siapa dan berapa banyak, untuk apa saja anggaran itu.
Pembahasan makin memanas, karena Walandha mempertanyakan secara rinci berapa penerimanya, karena Bansos itu menjadi sebuah kerancuhan mengingat sebelumnya sudah disampai-sampaikan tentang bantuan Lansia tetapi selalu ditolak dengan alasan tidak masuk dalam program.
"Kenapa ditambah? Kami berulang - ulang bertanya? Selalu dijawab tak ada dalam program kenapa sekarang masuk? Apakah karena mau pemilu, sehingga ada bantuan untuk Lansia atau apa? " kata Walandha.
Kemudian dijawab ketua TAPD Sekda Kota Manado Micler Lakat dan wakil ketua TAPD Bart Assa, serta kepala dinas sosial, Rollies Rondonuwu, bahwa untuk dana pemilu itu dibagi untuk KPU Rp 43 miliar, Bawaslu Rp 12,5 miliar, Polri Rp 2,2 miliar dan TNI Rp 2,2 M , dengan pencairan tahun ini 60 persen dan tahun depan 40 persen.
Sedangkan Bansos Rp 10 miliar ternyata untuk Lansia, dan bantuan untuk duka untuk muslim dan Kristen, masing masing Rp 600 ribu dan Rp 2.500.000 untuk warga yang tertimpa duka.
Pembahasan tentang bansos ini berjalan alot, karena banggar bersikeras harus ada data valid yang diberikan, by name by addres, agar tidak ada kesalahan dalam penyaluran dana.
