Manado (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulawesi Utara melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Manado dalam pembentukan Kelurahan Sadar Hukum.
Kepala Kemenkumham Sulawesi Utara (Sulut) Ronald Lumbuun, di Manado, Rabu, mengatakan perlu kolaborasi dalam mewujudkan masyarakat yang sadar hukum.
'Untuk mewujudkan tentu perlu kerja sama dengan pihak terkait, salah satunya dengan Pemkot Manado," kata Ronald saat melakukan kunjungan ke Wali Kota Manado Andrei Angouw.
Pada pertemuan itu, selain berkoordinasi terkait pembentukan Kelurahan Sadar Hukum, juga
permohonan lahan untuk relokasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Manado, bantuan renovasi/perbaikan rumah negara serta kolaborasi dalam melaksanakan Mall Pelayanan Publik.
Ronald menyampaikan bahwa untuk kebutuhan relokasi Lapas Manado yang terdampak banjir pada 27 Januari 2023 lalu, masih dibutuhkan penambahan lahan.
'Sehingga rencana pembangunan dapat dilaksanakan dengan maksimal," katanya.
Wali Kota Manado Andrei Angouw menyambut baik hal tersebut, dan Pemkot Manado akan mendukung seluruh program kerja Kemenkumham Sulut karena dapat berdampak positif bagi masyarakat Kota Manado.
“Kami akan berkoordinasi dengan instansi terkait dalam hal kebutuhan lahan tersebut, apalagi ini menyangkut pembangunan di Kota Manado," katanya.
Dalam kunjungannya tersebut Kakanwil didampingi Kepala Divisi Administrasi John Batara, pejabat administrasi serta Kepala UPT Kanim Manado dan Lapas Manado
