Perempuan Sulut Datangi DPRD Tuntut Pendidikan Gratis

Kamis, 8 Maret 2012 21:01 WIB

Manado, (Antara Sulut) - Ratusan warga tergabung dalam Aliansi Perempuan Sulawesi Utara (Sulut) mendatangi Kantor DPRD setempat, melalui aksi unjuk rasa damai menyampaikan sejumlah tuntutan di antaranya menggratiskan pendidikan dan kesehatan.

Kedatangan aliansi dalam rangka Hari Perempuan Internasional itu, di Manado, Kamis, membawa berbagai spanduk antara lain bertuliskan "Pemberdayaan perempuan pedesaan, berantas kemiskinan dan kelaparan".

Mereka diterima Ketua DPRD Sulut, Meiva Salindeho, Wakil Ketua DPRD Sus Pangemanan dan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sulut, Netty Pantouw.

Vanda, Koordinator Lapangan aksi tersebut mengatakan, mereka menuntut pemerintah dan DPRD setempat untuk memberantas kemiskinan dan kelaparan yang masih dialami perempuan pedesaan.

Cabut tunjangan dan fasilitas pejabat negara baik legislatif maupun eksekutif untuk membayar subsidi bahan bakar minyak (BBM), biaya pendidikan dan asuransi kesehatan masyarakat miskin.

"Gratiskan biaya pendidikan dan kesehatan, hentikan kekerasan pelecehan dan eksploitasi seksual terhadap perempuan," kata dia.

Dia juga mengharapkan agar pemerintah menegakkan hukum dengan adil dan benar serta menggunakan perspektif korban untuk penanganan kasus-kasus kekerasan, eksploitasi seksual dan trafficking perempuan.

Selain itu, juga menghentikan eksploitasi sumber daya alam dan reklamasi pantai yang menghancurkan lingkungan serta mengakibatkan kehidupan petani dan nelayan perempuan menjadi semakin miskin dan terpuruk.

"Sita seluruh harta para koruptor untuk membayar subsidi BBM, biaya pendidikan dan biaya kesehatan bagi masyarakat miskin," kata Vanda.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Netty Pantouw mengatakan, secara resmi pemerintah pusat telah mengalokasikan dana 20 persen dari APBN yang ada untuk sektor pendidikan.

"Diimbau kepada seluruh pejabat bupati dan wali kota di Sulut untuk benar-benar menerapkan semua program pemerintah pusat dalam memberikan pendidikan gratis dan kualitas terbaik.

Terkait dengan kesehatan, Netty Pantouw mengatakan, pemerintah pusat telah melakukan program ada pengobatan gratis.

"Diharapkan pemerintah daerah kabupaten dan kota mengimplementasikan ini dengan menyediakan tenaga dokter dan medis yang benar-benar mampu menolong masyarakat ada di pedesaan, yang membutuhkan pelayanan kesehatan,"` katanya.

Dalam aksi unjuk rasa itu, para sejumlah pendemo perempuan itu melakukan tarian cakalele, serta tarian masamper.

Pada kesempatan itu para aksi unjuk rasa tersebut juga menyerahkan piagam tuntutan kepada Ketua DPRD Sulut Meiva Sailendeho.
(Guntur/antara_manado)