CPNS Keluhkan SKCK di Kepolisian
Mamuju (ANTARA Sulsel) - Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dalam lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), mengeluhkan tingginya biaya pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
"Untuk membuat SKCK di Kepolisian yang dibutuhkan dalam pendaftaran ulang, kami harus mengeluarkan biaya sebesar Rp170.000," ungkap salah seorang CPNS, Mustamin, di Mamuju, Kamis.
Tingginya biaya ini, khususnya terdapat pada tes narkoba di Kepolisian Resor (Polres) Mamuju yang mencapai Rp150.000.
Sedangkan biaya sebesar Rp20.000 digunakan untuk membeli map beserta kartu identitas sidik jari.
"Kami heran dengan besarnya biaya tes narkoba yang ada di Kepolisian dibanding biaya untuk tes narkoba di RSUD Mamuju yang hanya sebesar Rp75.000. Jadi ada selisih sebesar 100 persen," ungkapnya.
Padahal, kata dia, hasil yang diperoleh, baik tes narkoba yang dilakukan di kepolisian dan RSUD Mamuju sama saja.
Ia pun mengeluhkan tes narkoba yang dilakukan sebanyak dua kali, yakni di RSUD Mamuju dan juga di kepolisian.
"Kami juga bingung, karena terdapat dua kali pelaksanaan tes narkoba ini, padahal sebaiknya hasil pemeriksaan di rumah sakit bisa dijadikan dasar untuk membuat SKCK," tuturnya.
Dengan begitu, kata dia, CPNS tidak perlu mengeluarkan biaya yang lebih tinggi untuk membuat berkas.
"Jumlah CPNS untuk kabupaten Mamuju saja sebanyak 222 orang, dan untuk lingkup Pemerintah Provinsi Sulbar sekitar 600 orang. Bisa dibayangkan, besarnya keuntungan yang diperoleh pihak kepolsian dari pembuatan SKCK tersebut," ucapnya.
Menanggapi hal tersebut, Kapolres Mamuju, AKBP Andries Hermanto, mengatakan, bahwa tes narkoba yang dilakukan tersebut sudah menjadi bagian dalam pembuatan SKCK.
Dengan begitu, kata dia, setiap CPNS yang akan membuat SKCK harus melakukan tes narkoba di kepolisian.
"Kami hanya diminta oleh pihak BKDD untuk memberikan SKCK kepada CPNS, dan tes narkoba ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dilakukan," imbuhnya.
(T.PSO-103/S016)