Minahasa Tenggara, Sulut (ANTARA) - Bupati James Sumendap berjanji bakal mencopot para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Tenggara, yang ketahuan memanipulasi data e-kinerja.
"Saya akan copot pejabat atau ASN yang memanipulasi data e-kinerja karena hanya mengejar poin," tegas James di Ratahan.
Ia mengingatkan, penerapan sistem baru tersebut buka hanya sekedar mengejar angka kuantitas yang menjadi target bulanan.
"Perhatian, dalam rangka penerapan e-kinerja saya berharap untuk tidak memanipulasi kinerja yang belum selesai demi poin yang dikejar. Konsekwensinya berat," ujarnya.
Lebih lanjut kata James diharapkan para ASN maupun pejabat dapat berperilaku jujur, dan tidak memanipulasi data atau pun kinerja yang dilaksanakan.
"Dengan sistem seperti ini jadilah ASN yang bertanggung jawab dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi, dengan tidak melakukan memanipulasi," katanya.
Aplikasi kinerja berbasis elektronik di Kabupaten Minahasa Tenggara, secara resmi berlaku mulai Senin (01/04), dan diklaim merupakan penerapan yang pertama di Sulawesi Utara, karena melihat seluruh perangkat daerah.
Adapun aplikasi ini secara otomatis terintegrasi dengan absensi sidik jari, dengan standar poin minimal yang harus dicapai oleh ASN sebanyak 6.
000 poin setiap bulannya, sebagai dasar perhitungan besaran pembayaran tunjangan tambahan penghasilan masing-masing ASN.***2***
"Saya akan copot pejabat atau ASN yang memanipulasi data e-kinerja karena hanya mengejar poin," tegas James di Ratahan.
Ia mengingatkan, penerapan sistem baru tersebut buka hanya sekedar mengejar angka kuantitas yang menjadi target bulanan.
"Perhatian, dalam rangka penerapan e-kinerja saya berharap untuk tidak memanipulasi kinerja yang belum selesai demi poin yang dikejar. Konsekwensinya berat," ujarnya.
Lebih lanjut kata James diharapkan para ASN maupun pejabat dapat berperilaku jujur, dan tidak memanipulasi data atau pun kinerja yang dilaksanakan.
"Dengan sistem seperti ini jadilah ASN yang bertanggung jawab dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi, dengan tidak melakukan memanipulasi," katanya.
Aplikasi kinerja berbasis elektronik di Kabupaten Minahasa Tenggara, secara resmi berlaku mulai Senin (01/04), dan diklaim merupakan penerapan yang pertama di Sulawesi Utara, karena melihat seluruh perangkat daerah.
Adapun aplikasi ini secara otomatis terintegrasi dengan absensi sidik jari, dengan standar poin minimal yang harus dicapai oleh ASN sebanyak 6.