Manado, (Antaranews Sulut) - Masa reses ketiga 2018, dimanfaatkan ketua DPRD Manado, Noortje Henny Van Bone, menemui para konstituennya dan mendengarkan berbagai keluhan dan aspirasi yang disampaikan warga Winangun Dua dan Winangun Satu bahkan Batu Kota.
Dalam pertemuan yang digelar di kantor Kelurahan Winangun Dua, dan dihadiri perwakilan dari dinas pendidikan, dinas PUPR, dinas sosial, dinas kesehatan camat, lurah, kepala lingkungan dan warga masyarakat berbagai aspirasi diterima Ketua dewan perempuan pertama di Manado itu, Lurah Winangun Dua, Altin Pungus menjadi moderator.
"Ada yang menyampaikan aspirasi seputar masalah infrastruktur, kesehatan, pendidikan hingga bantuan sosial kemasyarakatan yang langsung kami tanggapi dan tindaklanjuti sehingga masalah bisa terselesaikan," kata Ibu Nor, sapaan akrab Ketua DPC Partai Demokrat Manado itu, usai pertemuan.
Aspirasi disampaikan oleh warga setempat seperti Bobby Winerungan yang mengangkat tentang infrastruktur, juga dari Ibu Awon, yang ikut mengangkat hal yang sama.
Permintaan lainnya yang mengemuka adalah tentang jumlah penerima Rastra serta besaran bantuan yang diterima, lalu naik turunnya jumlah penerima bantuan pangan non tunai, seperti untuk Lansia.
Tetapi ada juga yang menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Ibu Nor, atas perjuangannya mengawal berbagai aspirasi masyarakat di Kecamatan Malalayang dan Sario, khususnya Winangun, seperti yang disampaikan salah satu kepala lingkungan dan warga Batu Kota, Ibu Lontoh yang sangat mengapresiasi kinerja dan perjuangan ketua DPRD Manado itu.
Selain itu, Srikandi Partai Demokrat itu juga menegaskan, sampai tahun depan masih menjabat sebagai anggota dewan dan menjabat sebagai ketua DPRD, maka tentu semua aspirasi akan dikawal dan diupayakan supaya bisa dilaksanakan, karena dia tak mau menunda-nunda pekerjaan.
"Pembangunan talud, saluran air tertutup, penahan tanah, perbaikan selokan, PKH, bantuan pangan non tunai pemerintah dan semua hal lainya akan diperjuangkan, dan sudah banyak yang terlaksana, termasuk bantuan rumah swadaya, dimana Winangun Dua mendapatkan alokasi 48 rumah, setiap KK mendapatkan bantuan Rp15 juta dengan rincian Rp12,5 juta untuk material dan Rp2,5 juta untuk upaha pekerja," katanya.
Dia menegaskan, itu semua dilakukan dengan melobi langsung ke Kementerian di Jakarta, dengan tujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan sehingga semuanya merasa aman dan nyaman. ***
Dalam pertemuan yang digelar di kantor Kelurahan Winangun Dua, dan dihadiri perwakilan dari dinas pendidikan, dinas PUPR, dinas sosial, dinas kesehatan camat, lurah, kepala lingkungan dan warga masyarakat berbagai aspirasi diterima Ketua dewan perempuan pertama di Manado itu, Lurah Winangun Dua, Altin Pungus menjadi moderator.
"Ada yang menyampaikan aspirasi seputar masalah infrastruktur, kesehatan, pendidikan hingga bantuan sosial kemasyarakatan yang langsung kami tanggapi dan tindaklanjuti sehingga masalah bisa terselesaikan," kata Ibu Nor, sapaan akrab Ketua DPC Partai Demokrat Manado itu, usai pertemuan.
Aspirasi disampaikan oleh warga setempat seperti Bobby Winerungan yang mengangkat tentang infrastruktur, juga dari Ibu Awon, yang ikut mengangkat hal yang sama.
Permintaan lainnya yang mengemuka adalah tentang jumlah penerima Rastra serta besaran bantuan yang diterima, lalu naik turunnya jumlah penerima bantuan pangan non tunai, seperti untuk Lansia.
Tetapi ada juga yang menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Ibu Nor, atas perjuangannya mengawal berbagai aspirasi masyarakat di Kecamatan Malalayang dan Sario, khususnya Winangun, seperti yang disampaikan salah satu kepala lingkungan dan warga Batu Kota, Ibu Lontoh yang sangat mengapresiasi kinerja dan perjuangan ketua DPRD Manado itu.
Selain itu, Srikandi Partai Demokrat itu juga menegaskan, sampai tahun depan masih menjabat sebagai anggota dewan dan menjabat sebagai ketua DPRD, maka tentu semua aspirasi akan dikawal dan diupayakan supaya bisa dilaksanakan, karena dia tak mau menunda-nunda pekerjaan.
"Pembangunan talud, saluran air tertutup, penahan tanah, perbaikan selokan, PKH, bantuan pangan non tunai pemerintah dan semua hal lainya akan diperjuangkan, dan sudah banyak yang terlaksana, termasuk bantuan rumah swadaya, dimana Winangun Dua mendapatkan alokasi 48 rumah, setiap KK mendapatkan bantuan Rp15 juta dengan rincian Rp12,5 juta untuk material dan Rp2,5 juta untuk upaha pekerja," katanya.
Dia menegaskan, itu semua dilakukan dengan melobi langsung ke Kementerian di Jakarta, dengan tujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan sehingga semuanya merasa aman dan nyaman. ***