(LIPUTAN KHUSUS)
Manado (Antaranews Sulut) - Badan anggaran (Banggar) DPRD Manado, bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) membahas kebijakan umum anggaran dan prioritas platform anggaran sementara (KUA-PPAS) sebelum masuk dalam RAPBD 2018.
"Pembahasan sudah mulai dilakukan dimana tim pemerintah dipimpin Sekretaris daerah kota Micler Lakat, SH, MH dan Banggar DPRD oleh pimpinan DPRD," kata Wakil Ketua DPRD Manado, dr. Richard Henry Sualang, di Manado.
Ichad sapaan akrabnya, mengatakan, sebelumnya, pemerintah melalui seluruh perangkat daerah sudah melakukan rapat kerja dengan empat komisi yang ada di DPRD Manado, membahas berbagai rencana kerja dan menerima masukan dari DPRD.
Kemudian di tingkat Banggar kata, Ichad, membahas tentang anggaran termasuk kemampuan keuangan pemerintah daerah, serta berapa banyak anggaran yang bisa masuk dan dimanfaatkan untuk kepentingan pembiayaan nantinya.
Di sisi lain, dia menegaskan, dalam pembahasan Banggar, melakukan dengan seteliti mungkin untuk memastikan agar anggaran jangan sampai dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
"Pembahasan antara Banggar dan TAPD masih akan dilanjutkan sampai akhir pekan, dan nantinya kesepakatan akan ditandatangani dalam paripurna yang digelar oleh DPRD Manado," katanya.
Setelah itu katanya, akan diteruskan dengan pembahasan RAPBD antara pemerintah dan DPRD Manado, untuk menentukan berapa besaran anggaran baik pendapatan dan belanja untuk tahun depan.
Sementara dari TAPD yang dipimpin oleh Sekda Micler Lakat, tampak sejumlah para pejabat yang ikut yakni kepala badan pengelola keuangan dan barang milik daerah, Jonhly Tamaka, Kepala Bappeda Manado, Dr. Linny Tambajong, Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan, Paskah Yanthi, Kepala Bidang Pembukuan Pelaporan TI BPPR Manado, Ir Esther Mamarimbing para pejabat dari badan keuangan daerah.
Kepala Bidang Pembukuan Pelaporan dan TI BPPR Manado, Ir Ester Mamarimbing mengatakan, pembahasan masih akan dilanjutkan, dan sudah dimulai, pihaknya bertugas menyajikan data-data pendapatan daerah. ***
Manado (Antaranews Sulut) - Badan anggaran (Banggar) DPRD Manado, bersama dengan tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) membahas kebijakan umum anggaran dan prioritas platform anggaran sementara (KUA-PPAS) sebelum masuk dalam RAPBD 2018.
"Pembahasan sudah mulai dilakukan dimana tim pemerintah dipimpin Sekretaris daerah kota Micler Lakat, SH, MH dan Banggar DPRD oleh pimpinan DPRD," kata Wakil Ketua DPRD Manado, dr. Richard Henry Sualang, di Manado.
Ichad sapaan akrabnya, mengatakan, sebelumnya, pemerintah melalui seluruh perangkat daerah sudah melakukan rapat kerja dengan empat komisi yang ada di DPRD Manado, membahas berbagai rencana kerja dan menerima masukan dari DPRD.
Kemudian di tingkat Banggar kata, Ichad, membahas tentang anggaran termasuk kemampuan keuangan pemerintah daerah, serta berapa banyak anggaran yang bisa masuk dan dimanfaatkan untuk kepentingan pembiayaan nantinya.
Di sisi lain, dia menegaskan, dalam pembahasan Banggar, melakukan dengan seteliti mungkin untuk memastikan agar anggaran jangan sampai dimanfaatkan untuk hal-hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
"Pembahasan antara Banggar dan TAPD masih akan dilanjutkan sampai akhir pekan, dan nantinya kesepakatan akan ditandatangani dalam paripurna yang digelar oleh DPRD Manado," katanya.
Setelah itu katanya, akan diteruskan dengan pembahasan RAPBD antara pemerintah dan DPRD Manado, untuk menentukan berapa besaran anggaran baik pendapatan dan belanja untuk tahun depan.
Sementara dari TAPD yang dipimpin oleh Sekda Micler Lakat, tampak sejumlah para pejabat yang ikut yakni kepala badan pengelola keuangan dan barang milik daerah, Jonhly Tamaka, Kepala Bappeda Manado, Dr. Linny Tambajong, Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan, Paskah Yanthi, Kepala Bidang Pembukuan Pelaporan TI BPPR Manado, Ir Esther Mamarimbing para pejabat dari badan keuangan daerah.
Kepala Bidang Pembukuan Pelaporan dan TI BPPR Manado, Ir Ester Mamarimbing mengatakan, pembahasan masih akan dilanjutkan, dan sudah dimulai, pihaknya bertugas menyajikan data-data pendapatan daerah. ***