HLM optimalkan kebijakan jaga stabilitas dorong PE Sulut

Manado (ANTARA) -  High Level Meeting (HLM) awal tahun 2026 diharapkan mampu mengoptimalkan kebijakan dalam menjaga stabilitas dalam mendorong pertumbuhan ekonomi (PE) di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tahun 2026.

"Pertama kali dalam sejarah Sulut berhasil menggabungkan 5 tim, yakni Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED),  Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD) dan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) dalam 1 kali pertemuan strategis," kata  Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulut Joko Supratikto, dalam HLM TPID, TP2DD, TP2ED, TPKAD dan KDEKS Provinsi Sulawesi Utara, di Manado, Senin.

Dia mengatakan sehingga diharapkan dapat diperoleh informasi yang komprehensif dalam perumusan kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi secara simultan

Kegiatan ini, katanya, diharapkan dapat menjadi katalisator untuk menyatukan tujuan dan mengoptimalkan pelaksanaan rencana kerja serta pencapaian target indikator utama yang berkaitan dengan percepatan pertumbuhan ekonomi, penguatan sistem keuangan, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, kebijakan pengendalian inflasi, serta digitalisasi pemerintah daerah baik pada level provinsi maupun kabupaten/kota Sulawesi Utara pada tahun 2026. 
 

Gubernur Sulut Yulius Selvanus memimpin High Level Meeting TPID, TP2DD, TP2ED, TPKAD dan KDEKS Provinsi Sulawesi Utara awal tahun 2026, bersama Wagub Victor Mailangkay, Kepala BI Joko Supratikto, Kepala OJK Sulutgo Robert Sianipar, di Manado, Senin (23/2/2026). ANTARA/Nancy L Tigauw.

Dalam merespon tantangan ini, kata Joko, diperlukan kolaborasi inovatif secara pentahelik yang melibatkan Akademisi, Bisnis, Pemerintah, Komunitas, dan Media serta partisipasi aktif 5 Tim ini.

TPID, katanya, untuk menjaga stabilitas harga, utamanya melalui penguatan ketahanan pangan dan gizi. 

Terdapat strategi 4K yakni Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, Komunikasi Efektif, yang diperkuat melalui, gerakan Pangan Murah dengan 3 Tepat yakni waktu, sasaran, dan lokasi.

Kemudian, pembuatan kalender tanam yang mendistribusikan masa tanam dan masa panen secara merata, dan  peningkatan peran BUMD Pangan sebagai offtaker, hilirisasi, dan distribusi komoditas pangan strategis.

TP2ED, katanya, untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, yang dapat ditempuh dengan cara, percepatan transmisi penurunan suku bunga BI ke suku bunga Dana Pihak Ketiga dan suku bunga kredit. 

Lebih lanjut, perlu didorong peningkatan pangsa kredit produktif dalam bentuk Kredit Investasi dan Kredit Modal Kerja yang memiliki multiplier effect lebih besar daripada Kredit Konsumsi, dan peningkatan realisasi investasi dan pengembangan sektor unggulan daerah.

Kemudian, TP2DD untuk penguatan fiskal, yang dapat dilakukan melalui penguatan ekosistem digital yang dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi penerimaan, serta percepatan realisasi APBD/APBN. 

Ketiga aspek ini menjadi instrumen penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas belanja daerah. 

TPAKD, katanya, dalam bentuk akses pembiayaan produktif bagi UMKM.

KDEKS untuk diversifikasi sumber pertumbuhan melalui pengembangan ekosistem industri halal, pariwisata ramah muslim, serta penguatan wakaf produktif.

Gubernur Sulut Yulius Selvanus mengatakan kinerja ekonomi daerah menunjukkan hasil yang positif dan membanggakan. 

Pada triwulan IV tahun 2025, perekonomian Sulawesi Utara tumbuh sebesar 5,95 persen secara tahunan, lebih tinggi dibandingkan nasional sebesar 5,39 persen. Secara keseluruhan tahun 2025, ekonomi Sulawesi Utara tumbuh sebesar 5,66 persen, juga lebih tinggi dibandingkan nasional sebesar 5,11 persen.

"Hal ini menunjukkan bahwa fondasi ekonomi daerah kita relatif kuat, resilien, dan memiliki potensi besar untuk terus berkembang," katanya.

Namun demikian, katanya, tidak boleh berpuas diri. Tantangan global masih sangat dinamis, mulai dari ketidakpastian ekonomi dunia, perubahan iklim, risiko gangguan rantai pasok, hingga volatilitas harga komoditas. 

"Sehingga stabilitas harga, pertumbuhan ekonomi, inklusi keuangan, digitalisasi, dan ekonomi syariah harus berjalan secara terintegrasi agar pembangunan Sulawesi Utara semakin berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan," jelas gubernur.

HLM TPID, TP2DD, TP2ED, TPAKD, dan KDEKS Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulut dihadiri langsung oleh kepala daerah masing-masing.

Usai HLM juga dilakukan penandatanganan kerja sama antar daerah, penandatanganan tempat pemotongan unggas halal di Bolsel dan Manado, dan MoU optimalisasi PAD antara Provinsi Sulut dan 15 kabupaten serta kota dengan BSG.