Manado,23/11 (Antara Sulut) - Penjabat Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Soni Sumarsono memantau pelaksanaan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2016, yang dilakukan DPRD bersama pemerintah provinsi setempat.
Pemantauan itu dilakukan Soni Sumarsono dengan memasuki ruangan pembahasan setiap komisi dengan mitra instansi masing-masing, di Manado, Senin.
Ruangan yang dimasuki seluruh komisi mulai dari Komisi III bidang pembangunan, kemudian Komisi I Bidang Pemerintahan Hukum dan HAM, Komisi II bidang Ekonomi dan Keuangan serta Komisi IV bidang Kesejahteraan Rakyat.
Pada pemantauan tersebut, disetiap komisi, Gubernur Soni Sumarsono menanyakan antara lain tentang kelancaran dari pembahasan yang dilakukan antara DPRD dengan Satuan Kerja Perangkar Daerah (SKPD) pemerintah provinsi.
Pada saat tersebut Ketua Komisi IV James Karinda mempertanyakan tidak masuknya aspirasi masyarakat yang diperolah saat reses anggota DPRD, didalam Rancangan Kegiatan Anggaran (RKA).
James Karinda mengatakan, dalam RKA Dinas Sosial terdapat program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
"Namun dalam program itu, tidak masuknya sejumlah nama yang diperoleh saat reses, sehingga perlu adanya perhatian," kata Karinda.
Gubernur Soni Sumarsono mengatakan dalam pembahasan itu, tentunya perlu adanya dialog secara optimal antara pihak DPRD dan ekskutif.
"Selain itu untuk pelaksanaan pembangunan, ada yang dibiayai melalui pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota," kata Sumarsono.
Pembahasan RAPBD 2016 dilaksanakan selama empat hari mulai hari ini, hingga Kamis (26/11), melalui dengar pendapat antara setiap komisi dengan mitra SKPD masing-masing. ***2***
Pemantauan itu dilakukan Soni Sumarsono dengan memasuki ruangan pembahasan setiap komisi dengan mitra instansi masing-masing, di Manado, Senin.
Ruangan yang dimasuki seluruh komisi mulai dari Komisi III bidang pembangunan, kemudian Komisi I Bidang Pemerintahan Hukum dan HAM, Komisi II bidang Ekonomi dan Keuangan serta Komisi IV bidang Kesejahteraan Rakyat.
Pada pemantauan tersebut, disetiap komisi, Gubernur Soni Sumarsono menanyakan antara lain tentang kelancaran dari pembahasan yang dilakukan antara DPRD dengan Satuan Kerja Perangkar Daerah (SKPD) pemerintah provinsi.
Pada saat tersebut Ketua Komisi IV James Karinda mempertanyakan tidak masuknya aspirasi masyarakat yang diperolah saat reses anggota DPRD, didalam Rancangan Kegiatan Anggaran (RKA).
James Karinda mengatakan, dalam RKA Dinas Sosial terdapat program rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
"Namun dalam program itu, tidak masuknya sejumlah nama yang diperoleh saat reses, sehingga perlu adanya perhatian," kata Karinda.
Gubernur Soni Sumarsono mengatakan dalam pembahasan itu, tentunya perlu adanya dialog secara optimal antara pihak DPRD dan ekskutif.
"Selain itu untuk pelaksanaan pembangunan, ada yang dibiayai melalui pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota," kata Sumarsono.
Pembahasan RAPBD 2016 dilaksanakan selama empat hari mulai hari ini, hingga Kamis (26/11), melalui dengar pendapat antara setiap komisi dengan mitra SKPD masing-masing. ***2***