Manado (ANTARA) - TNI dan Polri menegaskan selalu netral dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) gubernur, wakil gubernur dan wali kota serta wakil wali kota, dan memastikan jaminan keamanan selama tahapan pesta demokrasi di Kota Manado.
"Sesuai dengan UU nomor 34 tahun 2024, posisi TNI jelas, kami netral dan tidak boleh memihak kepada siapapun atau calon manapun," kata Dandim 1309/Manado melalui Pasie Ter. Kapten CHB. Albert Lengkoan, dalam Rakor persiapan pendaftaran dan pemeriksaan kesehatan calon kepala daerah yang dilaksanakan KPU Manado, Jumat-Sabtu, yang dibuka Ketua Divisi Teknis, Hazrul Anom, di Manado.
Albert Lengkoan mengatakan, TNI sebagai alat pertahanan negara, tentu saja bekerja sesuai regulasi yang ada, karena fungsi dan wewenang dibatasi oleh netralitas, jadi selalu siap membantu polisi dalam mengamankan jalannya tahapan pemilu.
Lengkoan yang juga menjabat Danramil Pineleng itu, menegaskan, jika ada "chaos", maka TNI "memback up" polisi, dan itu menjadi bukti batasannya, dalam melaksanakan tugas, dan tidak terlibat langsung, tetapi selalu siap setiap saat dibutuhkan.
Bahkan menurutnya TNI juga ikut melakukan mitigasi, termasuk dengan memetakan semua daerah konflik, dan jika ada ancaman selalu siaga dukung Polri lakukan pengamanan.
Demikian juga dengan Polri, seperti disampaikan Kapolresta Manado melalui Kasat Narkoba, AKP Hilman Muthalib,
menegaskan netralitas polisi dalam semua kontestasi pemilihan, baik pemilu maupun Pilkada, tanpa memihak kepada calon siapapun dan dari partai manapun, semuanya sama diamankan dan dilindungi.
Mutahlib menegaskan, polisi juga sudah punya berbagai langkah dalam melaksanakan pengamanan selama berlangsungnya tahapan pemilihan kepala daerah, mulai dari memetakan potensi gangguan hingga target pengamanan sudah dilakukan.
"Kami memetakan lokasi dan target pengamanan dalam Pilkada serentak 2024, mulai dari potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata, kemudian yang menjadi target pengamanan adalah orang, benda atau barang, lokasi dan kegiatan yang dilakukan," kata Muthalib.
Polri juga kata Muthalib, sudah menyiapkan personel untuk melakukan pengamanan, dalam jumlah yang berbeda, di setiap tahapan, dan semuanya siaga melakukan tugas, setiap kali diperintahkan untuk bergerak.
Dia menyebutkan dalam setiap tahapan, mulai dari praoperasi 190 personel sampai gelar pasukan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, yang semuanya berjumlah diatas 100 orang, untuk mengamankan dari berbagai potensi gangguan yang mungkin terjadi.
"Sesuai dengan UU nomor 34 tahun 2024, posisi TNI jelas, kami netral dan tidak boleh memihak kepada siapapun atau calon manapun," kata Dandim 1309/Manado melalui Pasie Ter. Kapten CHB. Albert Lengkoan, dalam Rakor persiapan pendaftaran dan pemeriksaan kesehatan calon kepala daerah yang dilaksanakan KPU Manado, Jumat-Sabtu, yang dibuka Ketua Divisi Teknis, Hazrul Anom, di Manado.
Albert Lengkoan mengatakan, TNI sebagai alat pertahanan negara, tentu saja bekerja sesuai regulasi yang ada, karena fungsi dan wewenang dibatasi oleh netralitas, jadi selalu siap membantu polisi dalam mengamankan jalannya tahapan pemilu.
Lengkoan yang juga menjabat Danramil Pineleng itu, menegaskan, jika ada "chaos", maka TNI "memback up" polisi, dan itu menjadi bukti batasannya, dalam melaksanakan tugas, dan tidak terlibat langsung, tetapi selalu siap setiap saat dibutuhkan.
Bahkan menurutnya TNI juga ikut melakukan mitigasi, termasuk dengan memetakan semua daerah konflik, dan jika ada ancaman selalu siaga dukung Polri lakukan pengamanan.
Demikian juga dengan Polri, seperti disampaikan Kapolresta Manado melalui Kasat Narkoba, AKP Hilman Muthalib,
menegaskan netralitas polisi dalam semua kontestasi pemilihan, baik pemilu maupun Pilkada, tanpa memihak kepada calon siapapun dan dari partai manapun, semuanya sama diamankan dan dilindungi.
Mutahlib menegaskan, polisi juga sudah punya berbagai langkah dalam melaksanakan pengamanan selama berlangsungnya tahapan pemilihan kepala daerah, mulai dari memetakan potensi gangguan hingga target pengamanan sudah dilakukan.
"Kami memetakan lokasi dan target pengamanan dalam Pilkada serentak 2024, mulai dari potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata, kemudian yang menjadi target pengamanan adalah orang, benda atau barang, lokasi dan kegiatan yang dilakukan," kata Muthalib.
Polri juga kata Muthalib, sudah menyiapkan personel untuk melakukan pengamanan, dalam jumlah yang berbeda, di setiap tahapan, dan semuanya siaga melakukan tugas, setiap kali diperintahkan untuk bergerak.
Dia menyebutkan dalam setiap tahapan, mulai dari praoperasi 190 personel sampai gelar pasukan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, yang semuanya berjumlah diatas 100 orang, untuk mengamankan dari berbagai potensi gangguan yang mungkin terjadi.