Manado (ANTARA) - Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Sulawesi Utara berharap jajaran di bawahnya ikut berperan menurunkan angka prevalensi stunting.
"TP-PKK memiliki 10 program pokok, tapi pasti tidak semua dapat dikerjakan. Fokuskan pada program penting dan prioritas agar dapat dikerjakan, disesuaikan dengan tantangan di masing-masing daerah," kata Ketua TP-PKK Sulut, Rita Maya Dondokambey-Tamuntuan di Kota Kotamobagu, Senin.
Rita saat melantik Suzanna Mokoginta-Mooduto sebagai Penjabat Ketua TP-PKK Kotamobagu mengatakan, selain stunting program unggulan lainnya adalah pola asuh anak remaja, usaha peningkatan kesejahteraan keluarga, pendidikan anak-anak usia dini hingga pemanfaatan tanah pekarangan.
"PKK adalah gerakan organisasi yang sudah lama ada di Indonesia dan mungkin satu-satunya yang mempunyai daya jangkau dari pusat hingga rumah tangga. Potensi besar ini, tinggal tergantung apakah mau dihidupkan, dipakai, diaktifkan atau tidak," ujarnya.
(ANTARA/HO-DKIPS)
Rita menambahkan, pelaksanaan program PKK untuk membantu pemerintah dalam pembangunan, dan apabila dimanfaatkan secara optimal akan memberikan efek besar.
Karena itu membutuhkan kemauan untuk menggerakkan PKK agar bisa memberikan manfaat bagi banyak orang.
"Kemampuan atau kompetensi latar belakang pasti berbeda-beda, sehingga memerlukan kerja sama tim untuk melaksanakan program PKK," ujarnya.
(ANTARA/HO-DKIPS)
Dia menambahkan, untuk menggerakkan program PKK pasti membutuhkan anggaran, akan tetapi ada berbagai cara yang bisa menjadi sumber dana seperti APBD.
"Pendanaan program bisa melalui hibah dari pemerintah atau melekatkan program melalui dinas, serta dana CSR dari institusi terkait. Itu bisa dilobi, akan tetapi harus sesuai dengan aturan yang berlaku," katanya menambahkan.
(ANTARA/HO-DKIPS)
Dia berharap, program tetap berjalan berkesinambungan, bekerja maksimal mendukung program pemerintah yang ada di setiap daerah.
"Turunlah ke kecamatan dan desa, lihat langsung, dengar langsung apa yang menjadi program prioritas yang dibutuhkan daerah agar betul-betul program PKK bisa diterima dan berguna bagi masyarakat," kata Rita mengharapkan.
(ANTARA/HO-DKIPS)
Kementerian PPN/Bappenas telah melakukan pemutakhiran target prevalensi stunting nasional dan provinsi Sulawesi Utara targetnya adalah 19 persen di tahun 2024 dan 5,9 persen di tahun 2045.
Angka prevalensi stunting di provinsi berpenduduk lebih dari 2,6 juta jiwa tersebut sebesar 21,3 persen atau naik 0,8 persen dari tahun 2022 sebesar 20,5 persen.*