Manado (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melakukan koordinasi dengan TNI, Polri, Satpol PP dan pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan pembersihan alat peraga kampanye (APK), di Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
"Kami melakukan koordinasi dengan stakeholder seperti TNI, Polri, Satpol PP dalam rangka pembersihan APK," kata Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Parmas Humas Bawaslu Minahasa Arthur Karinda, di Manado, Minggu.
Dia mengatakan H-1 masa tenang Bawaslu Minahasa telah menggelar apel siaga dalam rangka pengawasan masa tenang, dengan melibatkan sejumlah unsur seperti TNI, Polri, Satpol PP serta seluruh jajaran pengawas pemilu di wilayah Minahasa.
Bawaslu Minahasa juga sudah mengimbau kepada peserta pemilu untuk secara mandiri menurunkan APK, dan yang paling penting tidak melakukan kampanye dalam bentuk apa pun saat masa tenang.
Bawaslu berharap peran dari seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawasi setiap tahapan dalam penyelenggaraan Pemilu, khususnya pada masa tenang sampai pelaksanaan pemungutan suara.
Dia mengatakan sangat penting melakukan pengawasan dalam tahapan masa tenang karena pada tahapan inilah rentan persoalan-persoalan dugaan adanya pelanggaran misalnya adanya money politics yang dilakukan oleh para peserta pemilu.
Maka, katanya, Bawaslu dituntut melaksanakan tugas pokok dan fungsi-nya dalam pengawasan, khususnya pemilu 2024 yang yang tinggal menghitung hari lagi pelaksanaan.
"Kami melakukan koordinasi dengan stakeholder seperti TNI, Polri, Satpol PP dalam rangka pembersihan APK," kata Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Parmas Humas Bawaslu Minahasa Arthur Karinda, di Manado, Minggu.
Dia mengatakan H-1 masa tenang Bawaslu Minahasa telah menggelar apel siaga dalam rangka pengawasan masa tenang, dengan melibatkan sejumlah unsur seperti TNI, Polri, Satpol PP serta seluruh jajaran pengawas pemilu di wilayah Minahasa.
Bawaslu Minahasa juga sudah mengimbau kepada peserta pemilu untuk secara mandiri menurunkan APK, dan yang paling penting tidak melakukan kampanye dalam bentuk apa pun saat masa tenang.
Bawaslu berharap peran dari seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawasi setiap tahapan dalam penyelenggaraan Pemilu, khususnya pada masa tenang sampai pelaksanaan pemungutan suara.
Dia mengatakan sangat penting melakukan pengawasan dalam tahapan masa tenang karena pada tahapan inilah rentan persoalan-persoalan dugaan adanya pelanggaran misalnya adanya money politics yang dilakukan oleh para peserta pemilu.
Maka, katanya, Bawaslu dituntut melaksanakan tugas pokok dan fungsi-nya dalam pengawasan, khususnya pemilu 2024 yang yang tinggal menghitung hari lagi pelaksanaan.